Pelatihan Perencanaan Penganggaran Desa Inklusi untuk Kelompok Dampingan

Medan, 23 Oktober 2024 – Yayasan BITRA Indonesia menyelenggarakan pelatihan perencanaan penganggaran desa dengan fokus pada pengarusutamaan inklusi sosial di Aula UPTD Dinas Pertanian, Medan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam merencanakan anggaran pembangunan desa yang inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, anak, remaja, dan penyandang disabilitas.

Pelatihan ini didasarkan pada Undang-Undang Desa No. 3 tahun 2025 yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola anggaran desa secara mandiri. BITRA Indonesia memfasilitasi pelatihan ini sebagai tanggapan atas tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran yang efektif. Meskipun desa memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan dan mensejahterakan, seringkali kelompok marginal tidak mendapatkan akses yang setara terhadap program pembangunan desa.

Peserta pelatihan yang terdiri dari 25 perwakilan kelompok masyarakat dan pemerintahan desa dari Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun dilatih untuk memahami kebijakan perencanaan anggaran yang responsif gender dan inklusif. Mereka mempelajari materi seputar Undang-Undang Desa, kewenangan desa, serta konsep perencanaan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Menurut Erika Rosmawati Situmorang SH, Manager Advokasi BITRA Indonesia, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya inklusi sosial dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga desa, tanpa terkecuali, dapat terlibat aktif dalam pembangunan. Keterlibatan ini penting untuk mengurangi kesenjangan akses dan menciptakan tata kelola yang lebih adil,” ujar Rosmawati.

Dengan menggunakan metode pendidikan partisipatif, para fasilitator mendorong dialog dua arah, terbuka, dan kolaboratif, di mana peserta diajak untuk menyampaikan ide dan pengalaman mereka. Dalam suasana pembelajaran yang dialogis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda turut berperan sebagai narasumber yang memberikan materi mengenai kebijakan responsif gender dan pentingnya inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan.

Melalui pelatihan ini, BITRA Indonesia berharap para peserta mampu menerapkan prinsip inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan desa mereka masing-masing. Dengan demikian, program-program yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat memahami kewenangan mereka dalam pengelolaan anggaran desa tetapi juga memperkuat peran pemerintah desa untuk membuat keputusan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif gender, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Dengan berlangsungnya pelatihan ini hingga 25 Oktober, BITRA Indonesia berharap mampu mendorong terciptanya desa-desa yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana seluruh kelompok masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.