MEDAN (Waspada): JAMSU (Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara) prihatin lemahnya komitmen terhadap keadilan gender, dan partisipasi perempuan dalam pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Nopember 2024.
Hal itu ditegaskan Iswan Kaputra dari Bitra Indonesia kepada wartawan di Medan, Jumat (22/11) bertemakan ‘Integrasi Inklusivitas Berbasis HAM dan Lingkungan Dalam Kepemimpinan Di Sumatera Utara.
Lebih lanjut Iswan Kaputra dari Bitra Indonesia mengatakan, Pilkada 2024 di Sumut akan dilaksanakan pada 27 November 2024, dengan dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan bupati/walikota dan wakil di 33 kabupaten/kota.
“Namun, kita prihatin komitmen terhadap keadilan gender, perlindungan lingkungan, terkesan lemah. Partisipasi perempuan dalam pencalonan masih rendah, hanya 11 dari 166 calon kepala daerah yang perempuan.
Karenanya, JAMSU menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya calon pemimpin, untuk menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui kebijakan afirmasi dan perlindungan hukum.
Berdasarkan data, terdapat 42 kasus kekerasan terhadap pembela HAM antara Januari-November 2024, mayoritas dilakukan oleh aktor negara.
Di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat, dengan 1.518 kasus dilaporkan pada 2023.
Minimnya keterwakilan perempuan di legislatif, hanya 14 dari 99 anggota DPRD Sumut, menunjukkan perlunya kebijakan afirmasi yang kuat.
Selain itu, mereka juga menyerukan agar melindungi kelompok rentan, termasuk percepatan pengesahan Perda Masyarakat Adat.
Alasannya selama ini kelompok minoritas agama, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas di Sumatera Utara masih mengalami diskriminasi.
Ranperda tentang perlindungan masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum disahkan, meski telah diusulkan sejak lama.
“Hal ini berdampak pada berlanjutnya konflik agraria dan keterbatasan akses terhadap fasilitas umum yang ramah disabilitas,” kata Iswan.
Peduli Lingkungan
JAMSU juga menginginkan lahir pemimpin yang pemimpinan yang peduli lingkungan, karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi isu besar.
“Masyarakat lokal menghadapi penggusuran karena lemahnya regulasi perizinan hutan. Ini mencerminkan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan serta pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam,” urai Iswan.
Dia menambahkan Pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang masa depan Sumatera Utara yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada HAM. “JAMSU akan terus mengawal proses ini demi menciptakan perubahan yang nyata,” pungkasnya. (cpb)
Tinggalkan Komentar