Pemkab Langkat, GAKKUM dan BITRA Indonesia Soroti Tantangan Pertanian dan Lingkungan dalam Kongres SERBILA IV

Seminar dan Kongres Serikat Rakyat Binjai Langkat (SERBILA) IV yang digelar di Aula Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, menghadirkan sejumlah narasumber yang menyoroti isu penting terkait pertanian, pangan, dan lingkungan hidup.

Dra. Rusdiana, Direktur BITRA, menekankan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi petani di tengah tantangan kebijakan, perubahan iklim, hingga keterbatasan akses pasar. “Perjalanan petani tidaklah mudah. Mereka menghadapi regulasi yang belum sepenuhnya berpihak, iklim yang tidak menentu, keterbatasan modal, hingga minimnya regenerasi karena generasi muda enggan terjun ke pertanian,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata, BITRA menginisiasi program pemberangkatan petani Langkat untuk belajar sistem pertanian di luar daerah. Hal ini diharapkan dapat membuka transfer pengetahuan dan memperkuat jejaring petani. BITRA juga mendorong pelatihan, akses pasar yang lebih luas, serta jaringan petani skala nasional dan internasional.

Sementara itu, HM Tarigan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ia memaparkan empat langkah strategis: peningkatan produksi pangan melalui benih unggul dan teknologi modern, pemerataan jaringan irigasi, perbaikan distribusi pupuk subsidi, serta kebijakan menjaga harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. “Kami menaruh harapan besar agar Langkat dapat menjadi lumbung pangan unggulan Sumatera Utara,” ujarnya.

Dari sisi lingkungan, Ir. Poppy dari GAKKUM Sumatera menyoroti pentingnya penegakan hukum kehutanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Ia menegaskan bahwa perambahan hutan telah memicu kerusakan ekosistem dan konflik satwa liar dengan manusia. Kasus masuknya gajah, harimau, hingga orangutan ke permukiman Desa Mekar Makmur menjadi contoh nyata dampak degradasi habitat. “Solusi tidak hanya soal hukum, tetapi juga pemulihan habitat, patroli bersama, dan koordinasi lintas pihak,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengangkat persoalan pupuk subsidi hingga konflik satwa liar. Dinas Pertanian berjanji memperbaiki validasi data penerima pupuk melalui sistem digital, sementara GAKKUM bersama BKSDA akan melakukan kajian mitigasi konflik satwa, termasuk kemungkinan relokasi bila diperlukan.

Kongres SERBILA IV ini menegaskan pentingnya sinergi antara petani, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat.

Kehadiran berbagai pihak dalam forum ini menjadi bukti bahwa isu pertanian dan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Setiap sektor saling terkait: petani membutuhkan dukungan kebijakan, sementara pemerintah dan masyarakat membutuhkan lingkungan yang lestari agar produksi pangan tetap berkelanjutan.

Selain sebagai forum diskusi, kongres ini juga menjadi ruang konsolidasi gerakan rakyat. SERBILA berupaya menyatukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat adat agar memiliki posisi tawar lebih kuat di hadapan pemangku kebijakan. Dengan begitu, suara akar rumput dapat lebih terdengar dalam perumusan strategi pembangunan daerah.

Di akhir acara, para peserta menyerukan pentingnya tindak lanjut konkret pasca-seminar. Harapan mereka, rekomendasi dari forum ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui program nyata, kebijakan yang berpihak, dan kolaborasi berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan petani serta kelestarian alam di Langkat.