Membangun Peradaban Bersama Rakyat

MEDAN, KOMPAS.com – Warga Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai menolak sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk PT London Sumatera. Mereka menilai pemberian sertifikat ini tidak tepat karena Lonsum saat ini masih terlibat konflik tanah dengan warga.

“Sertifikat RSPO mestinya diberikan kepada perusahaan yang tidak sedang dalam konflik lahan. Hal ini diatur dalam mekanisme sertifikasi RSPO poin 4.2.4,” tutur Kepala Desa Pergulaan, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (5/5) di Medan.

RSPO merupakan forum yang dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam produksi kelapa sawit. S ertifikat yang diberikan oleh perusahaan yang mendorong upaya resolusi konflik. Sejak 1998, warga Pergulaan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak lahan mereka. Masih ada 165,5 hektar lahan yang mereka klaim milik warga, yang kini dalam penguasaan Lonsum. Proses gugatan lahan ini kini sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Sumber : kompas.com