Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Walau UU Desa sudah disahkan, ternyata masih menjadi pro dan kontra. Kelompok yang kontra menganggap UU Desa merupakan penyempurnaan agenda liberalisasi sampai pada tingkat desa. Sedangkan pihak yang pro menganggap UU Desa merupakan bagian dari memperkuat posisi masyarakat desa untuk masuk di pusaran kekuasaan.

Dalam diskusi workshop sehari yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan (KPA) di Hotel Sofyan, Budiman Sudjatmiko, salah satu pembicara, mengatakan bahwa semangat dari UU Desa adalah untuk mengangkat martabat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini telah hilang.

Baginya, UU Desa membuka peluang untuk melepaskan masyarakat desa dari kemiskinan, feodalisme, kerterbelakangan dan eksploitasi di sumber kekayaan alamnya. Masyarakat desa yang menjadi objek pembangunan memang sudah saatnya berubah menjadi subjek sehingga desa bisa dibangun berdasarkan budaya yang tumbuh dan berkembang di sana.

Acara yang bertemakan “Membangun Peluang dan Model Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Implementasi UU Desa” juga mengundang Arie Sudjito sebagai pembicara. Beliau mengatakan bahwa UU Desa merupakan satu bentuk hukum positif yang mendorong masyarakat desa agar mengatur kehidupannya secara mandiri, baik dalam politik, ekonomi dan budayanya. Melalui musyawarah desa, kelompok golongan ekonomi yang ada di desa bisa terlibat aktif untuk menyampaikan aspirasinya sehingga pembangunan yang ada di desa bisa merata.

Acara workshop tersebut dihadiri oleh lembaga masyarakat sipil lainnya seperti AGRA, Gabungan Aksi Petani Indonesia (GAPI), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Nelayan Indramayu, Oxfam, KIARA, SAINS, Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa. (AGP)

Sumber: http://www.kpa.or.id

Ilustrasi/Foto: www.id.wikipedia.org