Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Sawah Beririgasi Teknis Sudah Mulai Tanam

Stok beras pada awal tahun depan diperkirakan bakal terganggu karena masa panen musim tanam I mundur akibat dampak El Nino. Produksi beras juga diperkirakan berkurang karena tanaman padi pada musim tanam itu kekurangan air.

“Sepertinya, impor beras tidak bisa dihindari. Namun, kami berharap pemerintah bersabar dan menunggu hasil panen musim tanam I di daerah-daerah lumbung padi,” kata Koordinator Forum Perkumpulan Petani Pengguna Air Sistem Irigasi Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah, Kaspono, Sabtu (10/10).

Menurut Kaspono, para petani di wilayah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo, yaitu Kudus, Grobogan, Demak, Pati, dan Jepara, sudah mulai tanam dan membuat pembenihan. Namun, ada kemunduran tanam sekitar 10.000 hektar sawah di daerah hilir dari Oktober menjadi November.

Hal itu terjadi karena pemakaian air di wilayah hulu lebih besar daripada biasanya akibat pengaruh panas. Kebutuhan air juga cukup tinggi, yakni 70 meter kubik per detik, padahal biasanya 50 meter kubik per detik.

“Air Waduk Kedung Ombo pun kami perkirakan hanya cukup hingga akhir November. Setelah itu jika tidak ada hujan, wilayah kami bisa gagal panen atau puso,” ujarnya.

Atau kalaupun ada hujan dengan frekuensi jarang, lanjut Kaspono, produktivitasnya tidak akan optimal. Diperkirakan akan turun sekitar 10 persen dari produktivitas normal musim tanam I, yaitu 7-8 ton per hektar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Tengah Setyarman mengemukakan, hampir semua lumbung beras di Jawa Tengah yang menggunakan irigasi teknis dari bendungan dan waduk sudah mulai tanam. Namun, ada beberapa wilayah di hilir sumber air itu yang masih kekurangan air sehingga belum tanam.

Sementara daerah-daerah yang mengandalkan pengairan dari mata air, seperti Klaten dan Karanganyar, belum berani tanam. Hal itu terjadi karena sumber air menipis.

“Sumber air banyak dimanfaatkan perusahaan-perusahaan air minum mineral dalam kemasan,” ujarnya.

Menurut Setyarman, kondisi itu akan menyebabkan musim tanam I molor. Jika musim tanam molor, masa panen mundur dan stok beras bisa terganggu.

Kalau benar pemerintah mengimpor beras untuk menambah stok, berarti program swasembada beras masih belum terealisasi. Apabila pemerintah mengimpor beras pada musim tanam I, harga beras petani bisa jatuh.

“Dengan mempertimbangkan situasi yang seperti ini, sisi positifnya adalah pemerintah memiliki cadangan beras untuk menstabilkan harga beras dan memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin,” ujarnya.

Meskipun begitu, Setyarman lebih mengedepankan swasembada beras ketimbang harus mengimpor. Situasi yang saat ini terjadi diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki program swasembada pangan.

Infrastruktur irigasi pertanian, misalnya, tidak hanya menyangkut bendungan dan waduk, tetapi juga mata air dan sungai-sungai besar. Pemerintah juga perlu menyediakan benih-benih unggulan yang tingkat produktivitasnya tinggi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan stok beras aman hingga akhir tahun dan tidak perlu impor. Padahal, sejumlah pengamat pertanian menyatakan stok beras tidak aman apalagi guna memenuhi kebutuhan awal tahun. Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan harga beras medium hingga rata-rata nasionalnya hampir menembus Rp 10.500 per kilogram.

Di sisi lain, media massa Vietnam memberitakan Indonesia tender beras ke Vietnam sebanyak 1 juta ton. Vietnam siap mengirimkan beras itu secara bertahap pada Oktober tahun ini hingga Maret tahun depan.

Beras organik

Permintaan produk beras organik di pasar ASEAN dan dunia terus meningkat, seiring peningkatan kesadaran dan pola konsumsi bahan pangan yang sehat. Standar Nasional Indonesia (SNI) multikualitas beras organik mendesak diterapkan untuk memberikan perlindungan pada petani dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN.

Direktur Eksekutif Aliansi Organis Indonesia (AOI) Rasdi Wangsa di Jakarta mengungkapkan, AOI mengusulkan kebijakan SNI multikualitas. SNI multikualitas memungkinkan produk beras organik petani bisa dijual ke pasar dari rentang harga yang murah sampai yang mahal.

Selama ini, menurut Rasdi, pemerintah hanya membeli produk beras kualitas medium melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Pada tingkat ASEAN, belum ada standar mutu beras organik yang disepakati bersama antaranggota ASEAN. SNI multikualitas perlu diadopsi pada tingkat nasional dan ASEAN agar petani Indonesia menerima manfaat dari perdagangan bebas ASEAN.

Manajer Proyek AOI Sri Nuryati mengatakan, India dan Thailand menerapkan standar multikualitas. (HEN/MAS) 

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/10/12/Stok-Beras-Awal-Tahun-Diperkirakan-Terganggu