Menyusul hasil sidang pra-peradilan yang dimenangkan kubu Komjen Budi Gunawan, para aktivis anti korupsi di Medan menuntut Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka juga menuntut pembatalkan pencalonan Komjen Budi Waseso sebagai calon Kapolri.

Tuntutan itu disampaikan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatera Utara saat berdemo di Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/2/2015). Dalam aksinya mereka membakar ban, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membawa spanduk yang bertuliskan Save KPK.

“Pengabulan gugatan praperadilan oleh hakim, pasti akan menyebabkan penanganan korupsi menjadi lemah,” kata koordinator aksi Anggun Rizal Pribadi. Saat berorasi, ia mengatakan untuk menolak pelemahan KPK, karena KPK adalah satu-satunya institusi negara yang dipercaya untuk memberantas korupsi.

“Hari ini kita harus lindungi KPK, jangan sampai KPK dilemahkan, hanya KPK yang mampu memberantas korupsi,” katanya. Aksi yang diikuti sekitar 100 orang ini dimulai pukul 10.00 WIB. Hingga siang aksi yang berpindah ke gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan itu masih berlangsung dengan tertib. (Jefris Santama – detikNews)

Sumber: http://news.detik.com

Foto: Rurita Ningrum

================================

Aktivis di Medan Tolak Putusan BG

Puluhan aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatra Utara melakukan aksi unjukrasa ke pengadilan negeri medan.Dalam aksinya, koordinator aksi Chadir Harahap meminta agar komisi yudisial melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim tunggal, Sarpin.

“Putusan bertentang dengan hukum formil pasal 77 tentang KUHAP. Sehingga bertentangan dengan penegakan hukum,”ucapnya.Selain itu, mereka meminta agar presiden jokowi menunda pelantikan komjen BG menjadi Kapolri.Sebab putusan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap calon Kapolri pilihan Jokowi itu tidak sah.

Hal yang sama juga disampaikan koordinator aksi, Anggun Rizal Pribadi berharap, putusan hakim yang menerima permohonan Komjen Budi Gunawan membuat miris.”Kami meminta agar Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang memimpin sidang praperadilan itu,” sebutnya.

Pengunjuk rasa juga menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.Mereka pun menentang pencalonan Komjen Budi Waseso sebagai calon Kapolri. Pemilihan para pejabat penegak hukum itu harus melalui KPK, PPATK, dan publik.

Mereka juga mendesak penghentian upaya penghancuran KPK lewat kriminalisasi komisionernya. “Kami percaya Presiden Jokowi mendengar suara rakyat. Jangan lantik BG. Jika BG dilantik maka tidak akan ada kepastian hukum di negeri ini. Kalau sampai Jokowi melantik BG, maka kita akan terus berunjuk rasa,” teriak Ranto Sibarani, salah seorang pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa yang terdiri dari sejumlah organisasi gerakan mahasiswa, NGO dan elemen aktivis masyarakat anti korupsi, secara Simbolik menyerahkan sapu lidi kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang diwakili Hakim Tinggi Bantu Ginting. (dnaIams)

Sumber (teks & Foto): http://dnaberita.com