Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Puluhan hektar lahan persawahan di Dusun Sigoring-goring, Desa Meranti, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, rusak berat dan sulit ditanami akibat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mengabaikan aspek ekonomi sosial masyarakat dan lingkungan.

“Kerusakan lahan ini terjadi sejak tahun 1980-an bersamaan dengan penanaman hutan tanaman industri oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan,” kata Brayun Siregar, salah seorang warga desa tersebut kepada Medan Bisnis, baru-baru ini.

Menurutnya, untuk keperluan hutan tanaman industri (HTI), lahan-lahan yang ada di sekitarnya dibuldoser sehingga menghasilkan timbunan-timbunan pasir dan saat hujan timbunan pasir tersebut terbawa air serta masuk ke lahan pertanian warga. Akibatnya, petani menghadapi kesulitan untuk bertanam padi.

Ia menjelaskan, bukan hanya sawah yang rusak akibat genangan pasir, tapi Sungai Sigoring-goring yang ada di desa itu juga mengalami pendangkalan dan debit air sungai itu menurun drastis. “Kondisi ini menambah panjang daftar kerusakan lahan dan menghadirkan ancaman kekeringan,” ujarnya.

Menurut Brayun, program HTI yang digulirkan pemerintah kurang memberi manfaat bagi masyarakat, terutama karena jenis tanaman yang dipilih yaitu akasia. “Tanaman akasia tidak memberi manfaat bagi kami, makanya kami minta kalaupun akan dibuat HTI sebaiknya dipilih tanaman yang benar-benar bermanfaat seperti karet atau kopi,” katanya.

Brayun menyatakan keprihatinannya terhadap pengelolaan SDA yang dinilainya banyak mengabaikan aspek berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang semata-mata mencari keuntungan dengan melakukan konservasi lahan dan mengeksploitasi hutan.

Kondisi ini juga menyebabkan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut terancam. Pada tahun 1980-an misalnya, hewan-hewan seperti rusa, kijang dan gajah masih sangat mudah dijumpai, namun saat ini semakin jarang dan sulit ditemui.

Senada dengan hal itu, Bupati Tapanuli Selatan, Ir Ongku Parmonangan Hasibuan, dalam kesempatan dialog terbuka dengan masyarakat menegaskan, pemerintah akan lebih memprioritaskan penanaman tanaman hutan terutama karet, kopi dan jarak. Karena, menurutnya, tanaman tersebut memberikan nilai tambah bagi eknomi masyarakat setempat sekaligus memberi manfaat secara ekologi jika dibandingkan dengan tanaman sawit.

“Bahkan, untuk tanaman jarak kami sudah bertekad akan mengembangkannya karena sangat prospektif, di mana bijinya bisa diolah menjadi pelumas dan biodiesel. Jadi, masyarakat silakan menanami lahan-lahan kritis dengan tanaman jarak,” kata Ongku.

Sumber: Medan Bisnis