Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Indonesia saat ini sedang menjalani proses politik yang paling menentukan dalam kehidupan bernegara. Pemilihan Umum yang bersih untuk perbaikan kualitas demokrasi tampaknya masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran politik rakyat Indonesia,  kemiskinan yang luas serta budaya politik yang korup merupakan faktor yang melatarinya.

Realitas tersebut, menambah panjang agenda perjuangan untuk mewujudkan negara  Indonesia yang  demokratis, menghormati HAM, menegakkan hukum dan mensejahterakan. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, posisi Organisasi Masyarakat Sipil sebagai kekuatan penyeimbang terhadap negara sangatlah strategis, antara lain agar negara tidak menggunakan kekuasaannya secara berlebihan atau gagal menjalankan mandatnya serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keseimbangan dan kesetaraan posisi antara ketiga komponen kehidupan bernegara yakni negara, swasta, dan masyarakat sipil adalah karakteristik utama sebuah negara demokrasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang paling aktif di Indonesia dan telah terbukti memiliki  peran penting sebagai kekuatan penyeimbang terhadap negara. Namun komunitas LSM Indonesia juga sedang menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Tantangan Keberlanjutan Komunitas LSM Indonesia

Pertanyaan bagaimanakah masa depan LSM/NGO Indonesia? Berapa kira-kira jumlah NGO Indonesia sekitar 10 tahun kedepan, nasional maupun daerah? Apakah masih ada yang bisa mempertahankan eksistensi organisasinya dengan tetap konsiten dengan visi misi? Prinsip-prinsip dan fokus isunya? Atau tetap  eksis tapi sudah tidak lagi konsiten dengan misi pendiriannya dan fokus isunya tapi mengikuti atau menyesuaikan dengan kecenderungan atau pesanan dari lembaga lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tampaknya harus segera dijawab oleh komunitas LSM Indonesia.

Selain tantangan tingkat akuntabilitas LSM yang sebahagian masih rendah, tantangan yang tak kalah beratnya dihadapi oleh LSM Indonesia adalah krisis pendanaan. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap donor internasional telah berdampak serius, sejak berbagai kebijakan negara-negara dan lembaga donor mengurangi  jumlah dana kepada LSM Indonesia.

Meski kemandirian pendanaan sudah lama menjadi wacana, sekaligus impian komunitas LSM Indonesia, namun upaya untuk mewujudkanya tampaknya membutuhkan kemauan dan upaya yang lebih keras. Saatnya bagi komunitas LSM Indonesia untuk memberi perhatian lebih besar dan sungguh-sungguh terhadap upaya penggalangan sumberdaya dari dalam negeri untuk kemandirian LSM Indonesia. Alternatifnya, antara lain dari swasta dan pemerintah. Bagaimanapun tantangannya. Dialog dengan swasta dan pemerintah harus dimulai dan dibangun secara lebih serius dan sistematis.

Sebagian LSM bahkan telah mulai menjalin dialog bahkan kemitraan yang lebih konstruktif dengan pemerintah dan sektor swasta. Perbedaan perspektif, mandat, kepentingan dan nilai-nilai antara LSM, pemerintah dan swasta seharusnya tidak menghalangi terjadinya dialog. Kesediaan untuk berdialog tidak berarti mengorbankan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan idealisme LSM. Dialog yang konstruktif dapat membangun kepercayaan dan kemitraan yang setara dan efektif antara LSM, Swasta dan Pemerintah.

Atas dasar pemahaman  diatas, Konsil LSM Indonesia ingin mendukung upaya mengembangkan dialog dan kemitraan antara LSM, Swasta dan Pemerintah. Melalui program  Kemitraan LSM, CBO (community based organization), Swasta dan Pemerintah, diharapkan  akan terbentuk forum dialog di 4 provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Hasil yang ingin dicapai dari forum dialog tersebut, diantaranya terbangunnya kerjasama LSM-LSM dengan Perusahaan.

Untuk membangun pemahaman bersama dari seluruh Tim Pelaksana Program dari 4 provinsi, maka Konsil LSM Indonesia menyelenggarakan kegiatan Orientasi dan Perencanaan Progam, serta Penguatan Tim Lobby yang dilaksanakan pada 9 – 13 Juni 2014, di Bogor dengan tujuan pendalaman pemahaman konsep pengembangan Kemitraan LSM, Perusahaan dan Pemerintah. Pendalaman strategi dan tahapan untuk pengembangan Kemitraan LSM, Perusahaan dan Pemerintah di 4 provinsi. Membahasa mekanisme Koordinasi, tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana. Dan membangun dinamika soliditas tim. (rel Konsil LSM/Isw)

Ilustrasi: afasaka-kalsel.blogspot.com