Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara mendesak agar kasus-kasus tanah segera diselesaikan. Selain itu, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya atas tanah juga harus dihentikan.
Aksi ribuan petani yang datang dari berbagai daerah di Sumut ini, dimulai sekira pukul 09.00 WIB, menyebabkan akses Jalan Imam Bonjol persisnya di depan gedung DPRD Sumut, diblokir. Ribuan massa ini menyampaikan tuntutannya di badan jalan dengan berorasi, sehingga menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.
Pada unjukrasa tersebut, pasangan Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho) dinilai belum berhasil mewujudkan visi misi saat kampanye tahun 2008 lalu, masyarakat tidak miskin, tidak lapar dan tidak bodoh. Pasalnya, jargon kampanye tersebut tidak terlaksana.
Ketua Forum Rakyat Bersatu Sumut, Alimuddin AG menyebutkan, kasus tanah yang terjadi ini antara masyarakat/ petani dengan koorporasi. Bahkan kasus ini, sering kali ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan petani ke proses hukum, tanpa melihat latar belakang permasalahannya.
Di Sumut, sebutnya, pasca diberlakukannya otonomi daerah dengan UU No 32 tahun 2004, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, bahkan pasangan syampurno dalam kampanyenya pada pilgubsu 2008 lalu, mendeklarasikan agar masyarakat Sumut tidak miskin, tidak lapar, dan tidak bodoh. Namun realitasnya, momen otonomi dan jargon kampanye tersebut tidak terlaksana.
Oleh karena itu, massa ini mendesak agar pemerintah se-gera menyelesaikan kasus-kasus tanah di Sumut. Mereka juga mendesak Gubsu menerbitkan Pergub tentang penyelesaian kasus/konflik agraria di Sumut. Tidak hanya itu saja Gubsu juga diminta untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan HGU.
Dalam aksi ini tergabung seluruh kelompok tani, LSM dan organisasi Pergerakan rakyat seperti Yayasan Bitra Indonesia, Sintesa, Kontras, Sahdar, Serikat Tani Indonesia, LBH Medan, Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Serikat Rakyat Tani Deli Serdang, Bakumsu. Walhi Sumut, HiPPMa, PBHI Sumut, KPA Sumut, Serikat Rakyat Binjai Langkat, KSPPM.
Setelah sekira dua jam menyampaikan orasinya, akhirnya ribuan massa ini diterima Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho beserta pimpinan dewan, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga setelah sebelumnya menskors selama 10 menit paripurna kunjungan kerja.
Hardik
Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sempat menghardik petani, yang mendesak berdialog dengan dirinya. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi selama ini.
Peristiwa ini, bermula ketika Alimuddin bersama beberapa orang perwakilan kelompok tani kemudian masuk ke dalam gedung dewan dan menunggu hingga paripurna selesai. Setelah sekitar satu jam menunggu, Alimuddin kemudian menemui Gatot untuk menyampaikan hal tersebut. “Apa lagi. Tadikan sudah,” ujar Gatot tampak kesal dan menyadari banyak wartawan di dalam ruangan dan menyaksikan hal itu, kemudian dia pun menurunkan intonasinya.
Gatot pun meminta agar, para petani paham. “Bapak, mohon dipahami. Teman-teman dewan, kita ini sudah merelakan waktu untuk menskors sidang. Dan kita akan menemui di waktu yang lain. Kan sudah saya sampaikan, pekan depan maksimal kita akan terima,” ujar Gatot.
“Tadi malam beliau, sudah datang ke rumah. Jadi kita janjikan, paling lama pekan depan,” imbuh Gatot seraya menambahkan minggu ini dirinya sangat sibuk karena besok harus ke Jakarta, ada agenda dengan DPR RI, dan tanggal 28 akan menghadiri ulang tahun Golkar.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal mengatakan, dirinya mengaku sangat kecewa dengan sikap Gatot. Sebab, Gatot yang sebelumnya sudah menyatakan setuju, ternyata menolak menemui petani.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga berpendapat lain. Dia menilai, telah terjadi miss komunikasi. Menurutnya, Gatot tidak mengiyakan melakukan pertemuan dengan petani di dalam gedung dewan. “Beliau tidak mengiyakan, tetapi akan menyahuti tuntutan utama yang akan melibatkan petani dalam pembahasan masalah tanah,”nilainya.
Terpisah, Ketua Forum Rakyat Bersatu, Alimuddin mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap Gatot yang enggan melakukan dialog dengan mereka, meskipun cuma 15 menit. Namun, dia dapat memaklumi karena situasi yang tidak tepat.
“Akhirnya sudah disepakati, Kamis (6/10) depan, Pak Plt Gubsu akan menerima kita untuk berdialog dengan Muspida Plus dan Pemda,” tandasnya.
Sumber: http://www.jurnalmedan.co.id