Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Pengamat anggaran Elfenda Ananda meminta Dinas Kesehatan Kota Medan transparan dalam hal data pengguna Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), baik tingkat realisasinya maupun upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan JPKMS.

Hal itu diungkapkannya di Medan, Selasa (4/9) terkait usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan untuk penambahan anggaran penyelenggaran JPKMS sebesar Rp 25 miliar yang akan digunakan untuk membayar utang klaim Dinkes Medan kepada rumah sakit provider.

Namun, katanya, sepanjang permasalahan JPKMS itu akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinkes Medan patut diberikan apresiasi.

“Tapi di lapangan ada dugaan penyimpangan JPKMS, seperti penggunaan kartu yang tidak berhak, klaim yang tidak berdasar dan masyarakat tidak tahu bagaimana prosedur JPKMS,” ujar Elfenda.

Mengenai besarnya dana Rp 25 miliar yang diusulkan Dinkes Medan, menurut Elfenda, sepanjang datanya akurat, anggarannya ada, ini tidak masalah. “Yang jadi masalah ada persoalan dan pembiaran, dan tidak ada antisipasinya,” ujar Elfenda.

Menyikapi usulan penambahan anggaran tersebut di tahun 2012 untuk penambahan pembayaran klaim tahun 2011, Elfenda menerangkan berdasarkan UU Keuangan No 17 Tahun 2003 disebutkan tentang keuangan negara, dimana anggaran tahun itu dipertanggungjawabkan tahun itu juga.

“Klaim tahun 2011 kalau ada kekurangan, jadi neraca utang karena ada kelebihan klaim. Harus dicantumkan sebagai neraca utang dan diambil dari komponen pembiayaan seperti SILPA atau uang yang tidak habis terpakai,” sebut mantan Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut ini.

Sedangkan pengamat ekonomi kesehatan Destanul Aulia menilai, permintaan penambahan anggaran Rp 25 miliar itu menunjukkan bahwa Dinkes Medan tidak mempunyai perencanaan dan evaluasi yang matang.

“Harusnya ada justifikasi dari tahun ke tahun terutama riwayat penyakit yang diklaim. Ini sepertinya tidak ada monitoring dan evaluasi,” tukasnya.

Seharusnya, kata Aulia, di era teknologi canggih ini data JPKMS di Medan bisa dilihat atau diaskes semua orang. Bukan hanya soal  pembiayaan, tetapi juga prediksi aset manajemen. “Karenanya, perlu pembenahan sistem yang bisa diakses masyarakat,” kata dosen FKM USU ini. (YN)

Sumber: www.harianandalas.com

Foto: www.antarasumut.com