Membangun Peradaban Bersama Rakyat

PEMERINTAH segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pengelolaan anggaran dana desa. Lembaga yang tergabung di dalamnya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kemende PDTT, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Majid mengatakan, SKB 4 Menteri ini untuk memperjelas kewenangan lembaga Kementerian di program dana desa.

“SKB antara lain mengatur mana yang harus jadi kewenangan masing-masing lembaga,” kata Taufik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).

Taufik menyatakan, SKB ini baru berbentuk rancangan, dan belum diteken. Salah satu poin yang bakal tercantum yakni supaya pelaporan dana desa dibuat sederhana.

“Efektifkan pedoman perencanaan pembangunan desa dengan dana desa. Itu diatur dalam SKB itu,” ungkapnya.

SKB 4 Menteri, kata dia, diharapkan pula dapat mengatasi adanya aturan yang bertabrakan terkait dana desa. Sebab, saat ini pengelolaan anggaran dana desa terikat lebih dari satu aturan lembaga setingkat kementerian.

Taufik menyebut, sebenarnya sudah ada upaya konsolidasi mengatasi adanya benturan peraturan. Setidaknya, kata dia, dua kali dalam sebulan ada pertemuan antar lembaga kementerian yang saat ini mengatur regulasi penyaluran dana desa.

“Ada Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, BPKP, KPK, juga Kemenko PMK. Kita kumpul sama-sama bicarakan mana yang jadi lintas kewenangan itu agar tidak tumpang tindih,” ucapnya. (MTVN/OL-6)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/118350/pemerintah-berencana-terbitkan-skb-4-menteri-untuk-mengatur-program-dana-desa/2017-08-19
Ilustrasi: Micom.