Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Keadilan HAM | Solidaritas untuk Munir

Disini negri kami/ tempat padi terhampar/ samudranya kaya raya/ tanah kami subur tuhan.
Dinegri permai ini/ berjuta rakyat bersimbah luka/ anak buruh tak sekolah/ pemuda desa tak kerja.
Mereka dirampas haknya/ tergusur dan lapar/ bunda relakan Darah Juang kami/ tuk membabaskan rakyat.
Bunda relakan Darah Juang kami/ padamu kami berjanji. (bait syair: John Sonny Tobing & Andi Munajat, Jogja 1990).

Malam itu terasa syahdu oleh nyanyian massa yang berkumpul di bundaran SIB Medan, 20 September 2011. Masa khusuk menyanyikan lagu berjudul Darah Juang yang seperti sudah menjadi lagu wajib dalam tiap-tiap aksi. Lalu lintas kendaraan tak mengurangi rasa dan asa mereka untuk terus meneriakkan kata “lawan!” pada tiap ketimpangan di negeri ini. Yah, mereka yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi dan mahasiswa itu sedang menggelar aksi untuk memperingati tujuh tahun kematian Munir dan ketidakjelasan penyelesaian kasus kematiannya.

“Sampai saat ini negara tidak juga bisa menangkap dalang utama pembunuh Munir. Rakyat tak boleh diam, rakyat harus bertindak atas segala ketidakadilan di negri ini, bukan begitu kawan-kawan!!” Rizal dari KontraS menyampaikan orasinya dengan disambut kata “lawan!!” oleh para seserta aksi.

“Kita masih dijajah oleh imperialisme barat. Delapan puluh persen tanah kita dimiliki oleh barat, padahal jelas-jelas dalam undang-undang nomor 33 tahun 1945 disebutkan bahwa segala kekayaan alam yang dimiliki Negara dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat. Sebagian besar penduduk kita adalah petani, tapi kenyataannya petani kita masih saja miskin. Saatnya kita bertindak, jangan biarkan hal ini berlarut-larut” kali ini giliran H. Syamsul Hilal, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI P turut berorasi dan memberi dukungan pada masa untuk tidak berpangku tangan menghadapi kemelut negeri ini.

Masa menuntut agar presiden SBY mengusut tuntas kasus Munir dan mengungkap siapa dalang dan aktor intelektual pembunuh Munir. Masa juga menesak pemerintah untuk segera membentuk dan mengesahkan undang-undang Perlindungan Pembela HAM yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.

Munir meninggal dalam maskapai Garuda dari Jakarta menuju Belanda. Dalam perkembangannya, penyidikan kasus Munir hanya sampai pada dua tersangka saja. Laporan di tahun 2005 oleh tim Pencari fakta independent Munir (TPF Munir) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Yudhoyono hingga kini pun belum dipublikasikan. Tentu saja hal ini memberi kesan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Rakyat pun menuntut keadilan bagi pembela HAM yang kini telah tiada. Tiap tahun di hari kematiannya, ribuan masa di berbagai daerah turun ke jalan. Berharap dengan begitu pemerintah tergerak untuk menuntaskan kasus ini.

Munir sang pendekar HAM, sang penuntut keadilan bagi mereka yang dilanggar haknya. Nyatanya, hingga tujuh tahun sejak kematiannya pada 09 September 2004 hingga saat ini kasusnya masih menjadi misteri. Masih dalam zona abu-abu. Namun tetap, hati tak boleh ciut untuk terus meneriakkan “lawan!”. (Diah Siregar)