Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Krisis Kapitalisme | Statemet

Utang Amerika Serikat (AS), hingga Mei 2011 lalu, tercatat sebesar US$ 14,3 triliun. Padahal Produk Domestik Bruto (PDB) AS tahun 2010 hanya sekitar US$ 14,7 triliun, dan pada 2011 sebesar US$ 15,001 triliun. Artinya rasio utang dengan PDB di AS sudah menyentuh angka 96%.

Saat krisis global 2008, rasio utang dengan PDB AS baru mencapai 69%. Krisis utang yang dialami AS kali ini akan lebih besar dibandingkan dengan krisis pada tahun 2008 lalu. Krisis utang di AS kali ini bahkan telah menurunkan peringkat surat utang AS dari AAA menjadi AA+. Penurunan peringkat surat utang tersebut menyatakan, bahwa ada kemungkinan akan terjadi resesi di AS serta menurunnya kepercayaan investor atau pemilik modal.Untuk menanggulangi hal tersebut, Kongres AS menyetujui penambahan utang sebesar US$ 2,1 triliun, sehingga bisa dipastikan utang A akan semakin membengkak. Kesepakatan Kongres AS tersebut menyiratkan, bahwa jika AS mengalami kesulitan untuk membayar utang, maka AS bisa meminjam lagi untuk membayar utang. Penambahan utang itu juga dimaksudkan untuk mengisi kas Negara AS guna menutupi biaya operasional sehari-hari. Namun yang pasti, penambahan utang terus menerus hanya akan membengkakan jumlah utang AS saja.

Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan perekonomian AS telah merosot. Kuartal pertama tahun 2011, PDB AS hanya 1,9%. Kondisi pada kuartal kedua juga tidak lebih baik. Produksi industry telah melambat dan pekerjaan hamper terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Tingkat pengangguran naik menjadi 9,2% pada Juni 2011 lalu di AS.

Yang menarik adalah penambahan utang tersebut antara lain bersumber dari dalam negeri serta luar negeri. Dari dalam negeri, pemerintahan AS memanfaatkan penambahan utang tersebut dari penggunaan sementara penerimaan Jaminan Keamanan Sosial (Social Security Revenues). Sementara penambahan utang dari luar negeri memanfaatkan lembaga keuangan dan perbankan internasional, investor perorangan, dan investor asing serta bantuan dari Negara lain.

Penurunan peringkat surat utang AS bahkan berpengaruh kepada krisis serupa yang terjadi di Eropa. Yunani, Portugal, dan Republik Irlandia menjadi negara-negara yang terpuruk oleh krisis utang dan sudah meminta bantuan pada IMF. Sementara negara-negara lainnya di Eropa, seperti Italia dan Spanyol, akan segera menyusul untuk meminta bantuan dari IMF karena krisis utang yang melanda negerinya.

Krisis utang di tahun 2011 ini tentunya juga akan melanda Asia, termasuk Indonesia. Namun anehnya sikap rezim neoliberal cenderung menganggap krisis ini sebagai hal yang biasa-biasa saja, atau minimal itu yang dicitrakan kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Jumat, 5 Agustus 2011 lalu, IHSG anjlok karena pemangkasan 200,44 poin atau 4,87% dan ditutup pada level 3.921,64. Krisis utang di AS dan Eropa juga berimbas pada perdagangan ekspor barang Indonesia ke kedua benua tersebut. Hal ini dikarenakan permintaan barang dari kedua benua tersebut mengalami penurunan.
     Yang perlu dikhawatirkan adalah perilaku utang yang sering dipraktekkan oleh rezim neoliberal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Juni 2011, posisi utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.723,90 triliun, yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 589 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.135 triliun. Selama triwulan pertama 2011, jumlah utang Indonesia bertambah sebesar Rp 47 triliun, dibandingkan posisi Desember 2010. Meningkatnya utang pemerintah disebabkan karena besarnya kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan membayar cicilan pokok utang luar negeri maupun SBN.

Dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang sangat dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1% dari total pembayaran yang diperlukan dalam APBN. Selama ini penerbitan SBN mendominasi total pendapatan pembiayaan dari utang. Penerbitan SBN pada tahun 2010 meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu Rp 47,4 triliun ke Rp 178 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2005 sebesar Rp 26,8 triliun meningkat menjadi Rp 70,7 triliun pada tahun 2010.

Besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN telah menyandera kebijakan anggaran negara untuk kemudian diprioritaskan melayani para pemberi utang atau pemilik modal. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya jurang kemiskinan di Indonesia. Besarnya beban pembayaran utang setiap tahunnya akan mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sementara yang selalu dilakukan oleh rezim neoliberal adalah mengorbankan kepentingan rakyat untuk membayar beban utang tersebut dengan mengurangi subsidi bagi rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Dari praktik untuk menjalankan agenda neoliberalisme di Indonesia, maka ada kemungkinan Indonesia juga mengalami hal yang serupa dengan Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Yang anehnya adalah, para ekonom atau intelektual di Amerika Serikat dan Eropa sendiri sangat khawatir dan pesimis dengan kondisi perekonomian negaranya. Namun para ekonom atau intelektual di Indonesia malah sangat optimis dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh negera AS dan Eropa saat ini. Hal tersebut yang saat ini diperagakan oleh rezim neoliberal dan antek-antek intelektualnya, yang dengan sangat optimis dan percaya 1000% terhadap solusi yang dijalankan oleh AS dan Eropa untuk keluar dari krisis utang, dengan menambah utang baru. Selain itu, solusi yang dijalankan oleh rezim neoliberal di belahan dunia pun akhirnya juga malah menyengsarakan rakyat.

Di AS, rezim neoliberal disana malah menggunakan dana Jaminan Keamanan Nasional untuk menyelematkan para pemilik modal yang sedang terpuruk dalam krisis yang mereka buat sendiri. Pada saat ini, di Indonesia, juga sedang direncanakan pengumpulan dana secara paksa dari rakyat Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), untuk memastikan ketersediaan dana jika krisis melanda Indonesia dan dibutuhkan upaya penyelematan yang cepat bagi para pemilik modal.

Perilaku rezim neoliberal dan antek-anteknya tentu saja hanya ingin menunjukkan kesetiaan mereka terhadap para tuannya di negeri seberang, yang sedang mengalami krisis utang. Namun pada akhirnya hanya akan menyengsarakan dan menjerumuskan rakyat Indonesia ke dalam jurang krisis dan kemiskinan.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Krisis kapitalisme di dunia akan sangat mengancam kehidupan rakyat pekerja di seluruh dunia.

Solusi yang ditawarkan oleh rezim neoliberal di dunia untuk keluar dari krisis kapitalisme hanya akan menimbulkan krisis baru dan menyengsarakan rakyat secara keseluruhan.

Bangun persatuan solidaritas dari seluruh elemen gerakan rakyat di dunia untuk menghancurkan kekuatan neoliberal.

Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghancurkan sistem neoliberalisme di Indonesia.

Kapitalisme-neoliberalisme terbukti telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera. (rel)

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)
Anwar Ma’ruf (Ketua Nasional)
Rendro Prayogo (Sekretaris Jenderal)