Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Pemilihan KSAU Marsekal Djoko Soeyanto menjadi Panglima TNI mempunyai masalah tersendiri. Salah satunya, Djoko bisa jadi hanya menjadi simbolic leadership.

“Kita sudah punya pengalaman waktu TNI dipimpin oleh Panglima dari Angkatan Laut. Itu seperti putih di tengah-tengah hijau, akhirnya tidak ada kebijakan yang signifikan dalam kaitannya dengan reformasi TNI,” kata Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa (17/1).

Usman juga berharap agar Panglima TNI nanti bisa punya pengaruh terhadap TNI AD karena saat ini semua jabatan strategis di Cilangkap didominasi oleh TNI AD.Ketika ditanya apakah akan ada resistensi dari TNI AD, Usman melihat hal itu kecil sekali terjadi karena Djoko termasuk senior. “Saya lihat dari sisi resistensi tidak akan ada, karena Djoko Soeyanto cukup senior dibandingkan calon lainnya,” ujarnya.

Dijelaskan dia, resistensi akan muncul kalau yang diangkat yang lebih junior. Tantangan bagi Panglima TNI adalah ke depan bagaimana dia mampu mengendalikan seluruh matra di bawahnya.

“Karena dominasi TNI AD yang begitu kuat perlu ada keseimbangan baru di tubuh internal TNI kalau jabatan Panglima itu dijabat oleh TNI AU,” kata Usman.

Panglima TNI juga harus mampu mengendalikan dan melanjutkan reformasi yang sekarang sedang berjalan seperti tidak berbisnis dan berpolitik karena yang paling bayak berbisnis dan berpolitik adalah TNI AD.

Usman menilai, Djoko Soeyanto secara umum sesuai dengan kebutuhan TNI sekarang. “Secara pengalaman dan track record, tidak ada catatan buruk mengenai gagasannya di dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM),” tulisnya.
Ditunggangi Asing

Sementara Front Pembela Islam (FPI) menilai, pengajuan nama Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditunggangi pihak asing.

“Kami sendiri menyadari posisi Indonesia yang lemah dalam konstelasi politik internasional, maka tidak heran jika ada pihak asing yang menunggangi pencalonan Panglima TNI,” kata Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq Shihab, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Rizieq mengaku tidak menyalahkan SBY yang mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) sebagai calon Panglima TNI kepada DPR. Namun demikian, dengan ditunjuknya Kepala Staf TNI-Angkatan Udara (KSAU) sebagai calon Panglima TNI, maka hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI.

“Angkatan Udara itu bagian minoritas di tubuh TNI, mengapa tidak mendudukkan komandan mayoritas untuk menghindarkan terjadinya pembangkangan,” ujarnya.

Rizieq berpendapat, sebenarnya tidak ada tokoh lain di TNI sekaliber mantan Kepala Staf TNI-Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Ryamizard Ryacudu, namun sayangnya dia gagal memegang komando TNI, karena memang tidak disukai pihak asing, terutama Amerika Serikat (AS).

Sosok Ryamizard, menurut Rizieq, mempunyai karakter tegas, berani dan tidak bisa didikte pihak asing. Bahkan, pada saat menjabat KSAD pernah melontarkan pernyataan ada 60.000 agen intelijen asing yang berkeliaran di Indonesia.

Selain itu, Ryamizard juga pernah menyatakan sikap penolakan ketergantungan di bidang militer pada negara adi daya itu. “Tampaknya pernyataan itu membuat Amerika tersinggung dan tidak menginginkan Ryamizard menduduki posisi strategis di tubuh TNI,” kata Rizieq.

Ia yakin Presiden Yudhoyono sebenarnya menghormati ketegasan Ryamizard, namun karena ada tekanan dari pihak tertentu, maka hal itu membuat namanya tidak diajukan dalam bursa pencalonan Panglima TNI.

Sumber :Medan Bisnis, Jakarta