Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Negri Agraris | Kemiskinan Petani

Sering Puasa, Makan Sekali Sehari

Penyumbang kemiskinan terbesar di negeri agraris ini adalah kaum petani. Mereka umumnya buruh tani, yang tersingkir dari lahannya sendiri. Para petani gurem itu hanya menjadi penonton, dari pesta pora pengusaha perkebunan dan pertambangan di tanah kelahiran mereka.

Rosni, 50, warga Kenagarian Pancungtaba, Kecamatan IV Nagari, Bayang Utara duduk di depan rumahnya sambil membolak-balik jemuran buah kemiri. Janda miskin ini seorang diri menghidupi lima anaknya, dengan profesi sebagai petani kemiri.

Keseharian ibu lima anak ini hanya bertani, mengumpulkan satu per satu buah kemiri di ladangnya. Dia tinggal di rumah kayu pondok ukuran 5×5 meter.

Tiga tahun lalu, Rosni ditinggal mati suaminya karena sakit. Kendati tiga orang anaknya sudah merantau, namun kehidupan ekonominya tidak kunjung membaik.
Selain petani kemiri, wanita paruh baya ini juga sebagai pengumpul kemiri. Dia membeli 100 butir kemiri dengan harga Rp 5.000. Lalu kemiri tersebut dijemurnya. Untuk bisa mencapai 1 kg, jumlah kemiri yang harus dikumpulkan lebih 300 butir.

Usahanya kini tak berkembang karena keterbatasan modal. Alat pengupas kemiri yang digunakan pun masih manual, sehingga kurang efisien. Setiap minggu, Rosni hanya bisa membeli kemiri paling banyak 1.500 butir. Setelah kulitnya dikupas, akan menghasilkan 3 kg.

Terkadang kemiri yang dibelinya dari petani, banyak busuk. Harga 1 kg kemiri hanya dibeli Rp 25.000 oleh toke. Laba yang dia peroleh dari usaha itu, sekitar Rp 40 ribu. Itulah yang dia gunakan untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Sebenarnya, Rosni memiliki ladang kemiri. Namun karena jarak ladang dengan rumahnya sangat jauh, sekitar 3 km, ia tak sanggup lagi ke ladang. Ketika suaminya masih hidup, ia berdua suami pergi memanen.

“Ada juga tetangga berhati baik, memberikan terlebih dahulu buah kemirinya dan bisa dibayar ketika kita sudah membuka kulitnya, dan menjualnya ke pengumpul sehingga  laba yang didapatkan bisa lebih banyak,” tuturnya.

Ketika tidak ada hasil panen, dia terpaksa membantu warga lainnya di ladang. Itu pun hanya mendapatkan upah sedikit. “Jika tak ada uang, kita puasa. Sehari-hari, kita makan sekali saja,” paparnya.

Tiga orang anaknya merantau ke Jawa. Meski begitu, kehidupan ekonomi mereka  juga sulit sehingga tidak bisa mengirim uang ke kampung membantu ibu dan dua adiknya.

“Saya tidak ingin banyak menuntut juga, karena kehidupan mereka juga sulit. Saya cuma berdoa agar kehidupan mereka di masa mendatang jauh lebih baik,” ujarnya.

Ditanya apa keinginannya saat ini, malu-malu Rosni menjawab, “Awak nio mamelok an rumah ko. Ndak ado lai yang bisa diwariskan kepada anak-cucu nanti, jika saya sudah tidak ada lagi. Rumah ko alah reot.”

Rumah Rosni tidak ada kamar. Mereka tidur di ruang tamu. Sejumlah atap rumah dari rumbio, kini sudah banyak  hancur dimakan rayap.  
Kisah Rosni hanya segilintir dari potret kemiskinan di kabupaten paling selatan Sumbar ini. Hanya saja, antara realitas dan data statistik, selalu tidak berkesesuaian.   Di atas kertas kemiskinan diklaim berkurang, di lapangan warga miskin tampak kasat mata.  
 
Bupati Pessel Nasrul Abit mengatakan, jumlah angka kemiskinan di Pesisir Selatan, tahun 2011 menurun menjadi 24.000 kepala keluarga (KK) dari 41.000 KK (tahun 2005).

Penurunan jumlah KK miskin selama lima tahun belakangan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan, yakni pembangunan berbasis kerakyatan.

“Penurunan angka kemiskinan tidak membuat kami berhenti di sini dalam mengentaskan kemiskinan. Ke depan, angka itu akan diupayakan bisa turun sesuai target nasional hingga tahun 2013 melalui program pembangunan yang berbasis kerakyatan. Apa pun bentuk pembangunan maupun program yang dijalankan, jika tidak diiringi semangat dan motivasi untuk maju, hasilnya tetap akan mengecewakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemetaan wilayah berdasarkan potensi telah dilakukan sebagai langkah awal dari semua program. Dengan begitu, apa pun bentuk pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, dapat diterima masyarakat atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Pessel seperti perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata perlu ditunjang berbagai sarana dan prasarana. Namun, karena keterbatasan sumber dana, membuat daerah ini butuh uluran dan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Solusi lainnya, pemkab kini membuka peluang seluas-luasnya kepada pemilik modal atau investor untuk berinvestasi di daerah ini,” kata Nasrul Abit. (***)

Sumber: Padang Ekspres