Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Kenaikan BBM | Pertanian

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 1.500/liter berdampak besar pada kehidupan masyarakat di semua lapisan, khususnya yang tingkat ekonominya rendah. Bukan hanya masyarakat di perkotaan, para petani juga akan merasakan konsekuensi buruk dari kenaikan harga BBM. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat tidak akan berarti apa-apa karena harga kebutuhan pokok lainnya sudah merangkak naik.

Hal tersebut dikemukakan Waginin, selaku Koordinator Wilayah Serikat Petani Sumatera Utara (SPI Sumut) kepada MedanBisnis, Senin (12/3), menanggapi keputusan kenaikan harga BBM mulai 1 April dan rencana pemberian BLT sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan setelah kenaikan. “Kenaikan harga BBM sudah pasti ikut mengerek harga bahan pokok lainnya terus naik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya kenaikan harga BBM harus tetap ditolak karena dampaknya yang sangat besar kepada masyarakat. Dikatakannya, meskipun kenaikan harga mulai efektip pada 1 April, namun sejak munculnya wacana rencana kenaikan harga BBM, sudah membuat masyarakat kian terbebani dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, pemberian BLT juga tidak akan berarti apa-apa karena di samping nilainya yang sangat kecil, juga bersifat sementara dan tidak menjawab akar masalah yang dialami oleh masyarakat. “Petani misalnya, harus mengeluarkan biaya yang lebih besar karena ia menggunakan mesin untuk mengolah tanahnya, begitu juga dengan mesin penggilingan padi harus menggunakan minyak, jadi apapun ceritanya, kenaikan harga BBM akan menyengsarakan masyarakat dan BLT tidak akan ada gunanya,” ungkapnya.

Semestinya, lanjutnya, daripada memberikan BLT, lebih baik pemerintah membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya yang kian terhimpit. Di sektor pertanian misalnya, harus dibuat kebijakan yang memihak kepada petani gurem yang hanya memiliki lahan sempit. Selain itu, sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian juga harus diperbaiki dan dilengkapi. Jaminan ketersediaan pupuk, benih dan harga yang menguntungkan petani. “Sarana irigasi yang seringkali menjadi kendala mesti diperbaiki, ini yang lebih penting,” tambahnya.

Sementara itu, Iswan Kaputra, Manager Divisi Penelitian & Prngembangan, Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan (BITRA Indonesia) mengatakan, kenaikan harga BBM menunjukkan posisi pemerintah Indonesia yang tidak pernah berdaya menghadapi tekanan dari luar negeri. Kenaikan harga BBM kali ini menurutnya semakin menampakkan bahwa kekuasaan pasar/kapitalisme lebih kuat dibandingkan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. “Indonesia merupakan negara importir sekaligus eksportir minyak bumi, sebenarnya kalau pemerintah mau jujur, tidak ada alasan menaikkan harga BBM karena penerimaan negara dari penjualan minyak ke luar negeri nilainya sangat besar,” ujarnya.

Indonesia, yang sebagian besar rakyatnya hidup di sektor pertanian akan terkena dampak paling buruk. “Akan lebih baik jika pemerintah bisa meniru Venezuela yang mampu menetapkan harga BBM dengan harga yang sangat murah yang kalau dirupiahkan tak sampai Rp 1.000/liter,” katanya. (n dewantoro)

Sumber: www.medanbisnisdaily.com