Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Di masa Pilkada serentak ini, peran media massa sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Setidaknya ada dua peran yang perlu dilakukan media dalam hal pendidikan politik tersebut. Pertama, menjadikan masyarakat sebagai pemilih cerdas. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember mendatang. Kedua peran ini tentu harus didukung dengan sikap independen media itu sendiri.

Hal ini terungkap dalam dialog publik yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Jumat (6/11), di Hotel Grand Darussalam Syariah, Medan. Kegiatan dengan tajuk “Independensi Media dalam Pemberitaan Pilkada” ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu Heri Kusmanto, akedemisi Universitas Sumatera Utara (USU); J. Anto, peneliti media dari Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS); Edy Suhartono (Komisioner KPU Medan); Agus Perdana (Ketua AJI Medan), dan moderator Darma Lubis. Para peserta terdiri dari insan pers, mahasiswa, blogger, dan jurnalis warga.

Menurut Heri, asosiasi-asosiasi jurnalis diharapkan dapat memperkuat para pekerja media untuk mempertahankan sikap independensinya dalam pemberitaan. Sikap jurnalis dalam pemberitaan tidak hanya ditentukan oleh sikap pribadi, namun juga sangat ditentukan oleh atasan atau pemilik media. “Karena itu asosiasi harus terus mendampingi dan mengedukasi para jurnalis yang terpasung itu untuk tetap mengedepankan independensinya,” katanya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, asosiasi harus melindungi wartawan yang berada dalam kondisi tidak berimbang (akibat bekerja di perusahaan media). “Kemudian media juga harus mengedukasi masyarakat agar berani membikin kontrak sosial dengan calon, agar partisipasi pengawasan masyarakat bisa meningkat,” tambahnya.

Menurut J. Anto, saat ini adalah musim panen bagi perusahaan media. Media berlomba-lomba untuk mendapatkan kue iklan dari pasangan calon peserta pemilu dan akhirnya cenderung berpihak kepada pasangan calon yang memiliki dana kampanye lebih besar. “Tapi keberpihakan ini tergantung waktu. Nanti setelah pilkada selesai, pada masa normal, keberpihakan media biasanya kembali lagi ke publik. Pemberitaan media bisa kembali mengkritik kebijakan pemerintah,” katanya.

Sebagai pihak penyelenggara pemilu, Edy mengatakan, KPU Medan saat ini dihadapkan problem kurangnya partisipasi dalam pemilihan. Tingkat partisipasi di Medan pada pemilu yang lalu 54 persen, paling rendah di Indonesia. Target nasional adalah 75 persen. “Untuk itu, edukasi politik itu kita intensifkan. Berbagai program, seperti pilot project Rumah Pintar Pemilu sudah disiapkan sebagai solusi,” katanya.

KPU Medan juga berharap media tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tapi juga fungsi informasi. “Kami berharap media dapat memberikan penyadaran tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Media harus memberitakan tahapan demi tahapan proses pilkada,” ujarnya.

Agus Perdana mengatakan, independensi menjadi tantangan klasik bagi pekerja media. Namun, di antara tegangan kepentingan pemilik media, pekerja media tetap dapat menilai independensinya dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia. “Selain itu, AJI juga melakukan kampanye kepada masyarakat untuk cerdas memilih media. Agar tidak dibodoh-bodohi media,” katanya.

Jurnalisme Warga sebagai Pengawasan Partisipatif

Dalam dialog ini muncul juga dukungan terhadap jurnalis warga yang  muncul dalam berbagai platform media seperti blog. Jenis jurnalisme ini menjadi pilihan yang baik untuk warga yang menginginkan independensi dalam pemberitaan Pilkada karena karakternya berbeda dengan jurnalisme yang didorong oleh industri. Peran jurnalisme warga ini dapat meningkatkan sikap pengawasan partisipatif dari masyarakat. (jc)