Membangun Peradaban Bersama Rakyat

MAKASSAR– Pelaksanaan reforma agraria akan berkontribusi positif bagi pengurangan kesenjangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kedaulatan pangan, pembangunan desa, dan pemulihan lingkungan hidup. Reforma agraria juga menjadi strategi paling jitu untuk menangani dan menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural.

Pernyataan itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat menyampaikan pidato kunci dalam Simposium dan Musyawarah Nasional VII Konsorsium Pembaruan Agraria, di Makassar, Selasa, 8 November 2016.

Reforma agraria kini sudah resmi menjadi prioritas nasional yang akan dijalankan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Lima program prioritas nasional Reforma Agraria setahun ke depan yakni penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria (TORA), Kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA serta kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Tiap-tiap program reforma agraria diisi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara bekerja sama antara kementerian/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. “Inilah panggilan sejarah itu, sebuah panggilan Tanah Air yang harus dipenuhi anak bangsa,” kata Teten.

Teten menekankan pentingnya melahirkan kekuatan produksi kerakyatan baru di desa-desa. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu mengembangkan kerjasama untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan baru di pedesaan. “Kita ingin pertumbuhan ekonomi ke depan didasarkan pada penguasaan dan pengusahaan tanah yang dijalankan rakyat melalui usaha-usaha produktif yang digerakkan oleh badan-badan usaha milik rakyat, yang dikuasai serikat-serikat petani di desa,” papar Teten.

Untuk menunjang terbentuknya kekuatan produktif baru di pedesaan itu, maka pembentukan dan pengembangan koperasi dan badan-badan usaha ekonomi milik petani, termasuk badan usaha milik desa dan antar-desa menjadi sangat penting untuk digencarkan. “Ini adalah tugas kita bersama, antara pemerintah dan gerakan. Kedua pihak harus saling percaya dan saling bekerja-sama, tak baik lagi ada curiga antara pemerintah dengan kalangan gerakan sosial di lapangan,” ungkapnya.

Trisakti dan Nawacita

Dalam momen itu, Kepala Staf Kepresidenan mengajak semua pihak untuk kembali ke semangat Trisakti dan Nawacita. “Kita bangun Indonesia dengan cara baru yang dimulai ‘dari desa dan pinggiran’, sehingga dapat mewujudkan kondisi baru di pedesaan yang lebih maju dan berkeadilan,” papar Teten. Dengan tekad ini, diharapkan lahir kehidupan baru di pedesaan, ditandai membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kekayaan alam yang ada di sekitarnya.

“Kita ingin menghadirkan desa dalam wajah baru, di bawah naungan Trisakti. Suatu desa yang ‘berdaulat’ secara politik, sehingga orang desa tak mudah dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis elitis,” kata Teten. Selain itu, ia menguraikan, Desa Nawacita ialah desa ‘berdikari’ secara ekonomi, sehingga orang desa mampu mandiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memajukan ekonominya.

Desa Nawacita juga menjadi desa ‘berbudaya’, di mana warga desa memiliki ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan sosial yang terus bergerak dengan menguatkan nilai-nilai keselarasan alamiah setempat. “Untuk itulah, peran rakyat, khususnya petani dalam memajukan agraria, pertanian dan pedesaan sama pentingnya dengan komitmen politik yang kuat dari pimpinan nasional dan kesiapan birokrasi pemerintahan. Keduanya prasyarat yang menjamin keberhasilan reforma agraria,” kata Teten.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan Simposium Nasional dalam rangka Musyawarah Nasional VII KPA dengan tema ‘Menegaskan Kembali Pembaruan Agraria Sejati’. Simposium ini dihadiri sekitar 500 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

KPA kini sudah berusia 22 tahun setelah 1994 dideklaraskan di Jakarta, lalu 65 anggotanya menggelar Munas I KPA di Ciwidey, Bandung. Setelah forum pleno, simposium dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tujuh topik yang berbeda. Ketujuh panel ini menghasilkan rekomendasi bagi perjalanan KPA utk periode selanjutnya.

Di Simposium Nasional ini, selain Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dari Kantor Staf Presiden hadir pula Staf Khusus Kastaf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman dan Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan. Setelah pidato Kepala Staf Kepresidenan, juga berlangsung penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Staf Presiden dan Konsorsium Pembaruan Agraria tentang Penyelenggaraan ‘Global Land Forum 2018’ dan pengembangan partisipasi rakyat dalam reforma agraria.

Sumber (teks & foto): http://ksp.go.id