Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Dua kapal pengangkut beras impor asal Vietnam diperkirakan akan tiba hari ini, Sabtu (21/1) di Pelabuhan Belawan. Masing-masing kapal membawa beras sebanyak 14.200 ton sehingga total volumenya menjadi 28.400 ton.

Demikian diungkapkan Humas Bulog Divre Sumut, Aris Fadillah kepada Medan Bisnis, Jumat (20/1) di Medan. “Informasi yang kami terima dua unit kapal pengangkut beras akan tiba Sabtu,” katanya.

Dikatakannya, beras tersebut selanjutnya akan disimpan di empat gudang milik Bulog Sumut yang ada di Labuhan Deli, Mabar, Jalan Jemadi Pulo Brayan dan Jalan Mustafa sebagai stok cadangan untuk kebutuhan tahun 2006.

Aris mengungkapkan, pihaknya masih belum ada menerima instruksi kapan dan ke mana beras tersebut didistribusikan. Namun, sebagaimana cadangan Bulog, beras ini akan didistribuskan untuk penyaluran beras miskin, PNS, TNI dan narapidana. Penjelasan dari Kabulog Divre Sumut sebelumnya, Heru Priono mengatakan, beras impor tersebut sebagian akan didistribusikan ke daerah pantai Barat NAD seperti Lhoksumawe dan Meulaboh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sumut memperoleh quota beras impor sebanyak 14.600 ton dari total impor sebanyak 110.000 ton. Kebijakan impor beras ini dilakukan menyusul ketidakmampuan Bulog membeli gabah dan beras di atas Harga Pengadaan Pemerintah (HPP).

Izin masuknya beras impor ini diberikan sampai dengan tanggal 31 Januari 2006. “Setelah melewati waktu ini, beras impor tidak bisa masuk lagi,” ujarnya.

Ditanya tentang harga beli beras impor, Aris mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, kebijakan impor ini merupakan kebijakan dari Bulog pusat termasuk mengenai harganya, sedangkan pihaknya hanya sebagai penyalur.

Dia menambahkan, HPP Bulog untuk beras sebesar Rp 3.550 per kilogram di kilang ditambah ongkos transportasi Rp 30 menjadi Rp 3.580 per kilogram. Sedangkan harga jual untuk raskin, Departemen Sosial dan Transmigrasi senilai Rp 3.494 setelah disubsidi oleh pemerintah.

Menyusul akan masuknya beras impor sebanyak 28.400 ton, maka cadangan beras sampai dengan akhir Januari diperkirakan menjadi 57.400 ton.

Sementara itu, sejumlah LSM Pertanian seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tetap bersikukuh menolak kebijakan impor beras oleh Bulog. Dewan Pendiri KPA, Swaldi mengatakan, impor beras ini aman menyebabkan harga gabah anjlok di tengah meningkatnya ongkos produksi.

“Kondisi ini akan semakin memarginalkan petani. Padahal seperti yang kita ketahui pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani melalui revitalisasi pertanian, namun kebijakan-kebijakan yang dilakukan justru sebaliknya,” katanya.