Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Budaya merupakan alat perekat yang sangat strategis dalam membangun kebersamaan antar masyarakat adat. Dengan sikap toleransi dan saling menghormati, potensi budaya yang ada dapat dikembangkan untuk kemajuan bersama. Termasuk dalam mengatasi persoalan Kota Medan, seperti banjir, jalanan macet, drainase yang tersumbat, aliran sungai yang menjadi dangkal, serta penataan pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu, diharapkan dukungan dan peran dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat yang ada di Kota Medan agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik.

Demikian yang disampaikan Walikota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si. dalam dialog “Silaturrahmi Tokoh Adat Kota Medan” yang diadakan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan, Rabu (14/1), di Medan. Acara yang bertemakan “Membangun Medan dalam Kebhinekaan” ini dihadiri tokoh-tokoh adat dari berbagai etnis yang ada di Kota Medan.

Lebih lanjut Walikota Eldin berpesan, sebagai warga Kota Medan, setiap etnis punya hak dan kewajiban yang sama. Walau berbeda tapi tetap bertoleransi dan hidup secara damai. “Saling mengingatkan bukan berarti memecah persatuan. Tapi bermusyawarah, dialog dan diskusi untuk memecahkan masalah. Hal ini agar masyarakat memiliki daya saing yang positif, senantiasa nyaman dan sejahtera,” tambahnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh adat memaparkan berbagai permasalahan yang ada di Kota Medan. Drs. H. Admar Jas Koto, Apt, M.Sc., tokoh masyarakat dari etnis Minang menjelaskan, “Sebagai kota metropolitan, tantangan warga Kota Medan makin berat. Misalnya masalah jalan di kota Medan yang semakin hancur akibat terlalu banyak diperbaiki, parit yang tumpat, banjir lumpur, PKL di bahu jalan, pohon-pohon yang bertumbangan kalau hujan deras dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, sifat gotong royong pun semakin kurang, terutama pada generasi muda.”

Admar menambahkan, mengatasi berbagai masalah ini maka harus dilakukan tindakan persuasif, preventif, dan santun. Dengan menegakkan disiplin, sebagai penjaga budaya, peran tokoh adat menjadi perhatian utama. “Di Kota Medan, kita ibarat satu rumah satu atap. Dalam membangun Kota Medan, kita harus waspada pada dampak pembangunan dengan tetap saling menjaga toleransi. Oleh sebab itu, jangan hina dan rendahkan adat, keturunan dan agama orang lain. Dan kepada pemimpin, haruslah bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi kemajemukan,” imbuhnya.

Kemajemukan warga Kota Medan yang sudah ada sejak dulu, yang tentunya memiliki kearifan lokal diharapkan berpartisipasi penuh dalam pembangunan. “Berkompak tentu dapat menyelesaikan masalah. Akan tetapi, fungsi pengawasan sangat dibutuhkan. Kemudahan akses di bidang ekonomi kiranya harus mendapat perhatian penting dari para pemangku kebijakan,” ujar Bahari Damanik, tokoh adat dari etnis Simalungun.

T. Yose Rizal, SE, Ketua Presidium Forkala Kota Medan menegaskan, kemajemukan adalah alasan kemajuan. Dari sejarah menunjukkan proses integrasi bahwa Kota Medan adalah miniatur Indonesia, dengan multikulturalisme. Keanekaragaman menjadi wadah bagi masyarakat. Untuk itu jangan sampai terjebak dalam nepotisme yang menimbulkan kecurigaan. Tidak ada suku etnis dominan, tidak ada konflik horizontal. Kondisi plural Kota Medan memang membutuhkan peran tokoh adat. “Dalam dinamika pembangunan, tanpa peran tokoh adat budaya, justru akan menciptakan Kota Medan tanpa jiwa. Jadi, peran tokoh adat harus senantiasa kritis, progresif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Dr. Syahron Lubis, MA. Dalam orasi budayanya, Dekan Fakultas Imu Budaya USU ini menjelaskan bahwa kita memerlukan forum kelembagaan adat dalam menjawab semangat multikulturalisme. “Sebab perbedaan adalah anugerah Tuhan. Perbedaan adalah salah satu keadilan yang diberikan Tuhan,” katanya. (jc)