Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Bank Indonesia (BI) Cabang Medan menyatakan akan membuka peluang seluas-luasnya kepada semua kalangan yang berencana mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Utara (Sumut). Saat ini, masih banyak kabupaten yang masih belum memiliki BPR. Padahal daya serapnya di masyarakat cukup tinggi.

“Saat ini ada di Sumut terdapat 61 BPR dan 7 BPR Syariah, termasuk di antaranya dua di Kota Lhokseumawe, Aceh, yang masih masuk wilayah kerja BI Medan. Jadi peluangnya sangat terbuka. Berbeda dengan di Jawa dan Bali. Kemungkinan BI tidak akan mengeluarkan izin BPR lagi di sana karena pasar sudah jenuh,” kata Yusri Hadi, Pengawas Bank Eksekutif BI Medan usai grand launching PT BPR Guna Rakyat di Jalan Diponegoro, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (16/3/2006).

Menurut Yusri Hadi, BPR di Jawa dan Bali sudah jenuh. Sehingga BI sedang mempertimbangkan untuk sementara tidak akan memberikan izin operasional kepada BPR baru. Di Sumatera Utara, kata dia, kinerja BPR yang ada sejauh kondisinya terlihat cemerlang.

“Memang ada yang kurang bagus. Namun secara umum bagus. Baik dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), maupun kredit dan laba menunjukan pertumbuhan,” kata Yusri Hadi.

Pada Januari 2006, kata Yusri Hadi, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diserap BPR mencapai Rp 253.366.627.000 dan kredit mencapai Rp 260.152.445.000. Sedangkan dari aktiva (aset) Rp 340.880.837.000.

“Semua angka-angka itu cenderung naik di banding priode sebelumnya. Tapi saya tidak ingat persis angkanya berapa,” kata Yusri Hadi.

Investasi 1 Miliar

Sementara PT BPR Guna Rakyat yang peresmiannya dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang Zaili Azwar, merupakan BPR ketiga di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Namun Zaili Azwar, menurut kehadiran sebuah unit perbankan, apalagi BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercayai rakyat. Dengan begitu dapat mengambil peran maksimal dalam membantu mengatasi persoalan permodalan di masyarakat.

“Dampak krisis ekonomi saat ini masih dirasakan, sehingga pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah belum menggembirakan. Sebagai salah satu lembaga keuangan, saya mengharapkan BPR Guna Rakyat dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, khususnya di daerah ini,” kata Sekda Zaili Azwar.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. Soekirman yang turut hadir dalam kesempatan itu juga memberikan himbauan senada. Menurutnya, BPR harus bisa memberikan peluang perubahan pada perekonomian rakyat. Akses pendanaan atau permodalan yang mudah didapat, cepat dan tidak berbelit-belit akan menciptakan perkembangan perekonomian di daerah yang bersangkutan. Karena pada dasarnya di Deli Serdang dan Serdang Bedagai mata pencaharian utama adalah nelayan, petani dan pedagang, maka ketiga pelaku kegiatan ini mestinya mendapat prioritas layanan, dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan ini, Direktur Utama Philip S Pospos menyatakan, memang pendirian BPR Guna Rakyat dimaksudkan untuk memberi andil bagi upaya mengatasi persoalan modal yang selama ini dihadapi kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Tiga layanan perbankan yang diberikan berbentuk tabungan, deposito dan kredit. Solusi utama yang akan ditawarkan bagi nasabah, proses yang mudah dan diupayakan dalam waktu yang singkat, serta layanan antar- jeput dana nasabah, sehingga memudahkan nasabah berhubungan dengan bank tanpa biaya.

Disebutkan Philip S Pospos, BPR Guna Rakyat didirikan dengan akta yang disahkan Menteri Kehakiman RI No C-17532 HT. 01.01 TH. 2005 tanggal 24 Juni 2005, dan SK Gubernur Bank Indonesia No 7/90/KEP.GBI/2005 tanggal 5 Desember 2005. Operasionalnya sudah dimulai sejak 4 Januari lalu.

“Investasi awal sekitar Rp 1 miliar. Kita harapkan kinerja BPR ini terjaga dengan baik, sehingga operasionalnya dapat berlangsung sesuai dengan harapan,” kata Philip S Pospos didampingi Komisaris Utama, Lelan Hasibuan dan Komisaris Safaruddin Siregar.***