Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Aliansi Organis Indonesia (AOI) bekerjasama dengan Yayasan BITRA Indonesia mengajak elemen masyarakat terutama petani, instansi pemerintah dan lainnya yang bergerak di bidang pertanian untuk mengembangkan sistem perjaminan partisipatif (PGS) di kawasan Sumatera.

Ajakan ini dilakukan AOI dalam warkshop PGS untuk publik serta seminar tentang pertanian organik dan pasar berkeadilan yang digelar di Hotel Antares Medan, Selasa (9/10).

Direktur BITRA Indonesia, Wahyudi mengatakan pada workshop dan seminar tersebut, AOI dan Yayasan BITRA Indonesia melibatkan para peneliti bidang pertanian, kelompok tani organik, pengusaha organik, lembaga internasional, koperasi maupun perorangan untuk menerapkan sistem PGS.

“Sebagai langkah awal, seminar dan workshop ini, perlahan, diharapkan terjadi perubahan pola pikir petani untuk menerapkan sistem tersebut. Petani dapat mengenal sistem ini secara baik, sehingga bisa memberikan label organik kepada hasil produk pertaniannya,” ucapnya.

Dikatakannya bahwa saat ini masih banyak terjadi permasalahan dalam mengembangkan pertanian organik. Masyarakat konsumen masih banyak yang melihat label organik menjadi jaminan untuk percaya lalu membeli hasil pertanian organik. Begitu juga masalah disisi produksi, masih terdapat petani organik yang belum jujur dalam melakukan proses pertanian organiknya.

“Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, bahwa pertanian organik lebih banyak memberikan efek yang positif dibandingkan efek yang negatif. Ada jaminan mutu terhadap pertanian organik tersebut,” ucapnya.

Dampak Postif

Pada bidang kesehatan misalnya, Direktur Klinik Sehat Medan, Maghdalena Ariyani menyepakati bahwa hasil produksi tanaman organik lebih sehat dibandingkan hasil tanaman an-organik. Masyarakat yang mengkonsumsi hasil pertanian tanpa pestisida lebih dapat terhindar dari penyakit kanker, stroke dan lainnya.

“Hal lain yang memberikan dampak postif terhahdap penerapan organik adalah terhindarnya pencemaran lingkungan. Sampah-sampah dan kotoran lainnya terkelola dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya telah dikatakan bahwa prospek pertanian organik semakin hari semakin diminati oleh para pelaku usaha dan petani di Indonesia, namun bekaitan dengan itu petani juga semakin sulit untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap produk pertanian organik yang mereka hasilnya. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya sertifikasi akan produk pertanian organik.

Pertanian organik baik secara by design maupun secara alami dan budaya tradisional di Indonesia mencakup lahan yang cukup luas, tetapi hasilnya tidak dapat dipasarkan sebagai produk organik karena terkendala oleh prosedur dan biaya sertifikasi yang mahal, keadaan ini juga dialami oleh banyak negara khususnya di negara-negara sedang berkembang. (ns)

Sumber: Harian Analisa Minggu, 14 Oktober 2012.