Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Diperkirakan sebanyak 5,11 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini berada pada kondisi sangat rawan pangan. Bahkan, dari jumlah itu 3,81 juta jiwa di antaranya balita yang menderita kekurangan gizi dan gizi buruk. Keadaan ini memicu negara ini mengalami lost generation (generasi yang terputus).

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Pusat, Kaman Nainggolan, mengungkapkan hal itu dalam Rapat Koordinasi DKP, di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (20/7).

Menurut Kaman Nainggolan, kondisi pangan ini dipicu oleh ketersediaan pangan yang dipengaruhi tiga faktor masing-masing produksi, distribusi dan konsumsi.

Ia menambahkan, dari 36 juta penduduk miskin di tanah air, sekitar 68% berada di pedesaan, yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan berbasis pertanian. “Data ini tidak berbeda dengan data dunia yang menggambarkan setengah dari kelompok miskin adalah petani kecil dan seperlima dari kaum miskin tersebut adalah buruh tani yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri,” jelasnya.

DKP sendiri, lanjutnya, melalui kerja sama dengan Wood Food Programe (WFP) telah menghasilkan peta kerawanan pangan terhadap 165 kabupaten di Indonesia. Dari 165 kabupaten tersebut, 30 kabupaten termasuk dalam kategori sangat rawan pangan termasuk di dalamnya Kabupaten Nias di Sumut. Kemudian 30 kabupaten lagi masuk dalam kategori rawan pangan termasuk di antaranya Kabupaten Madina.

Karena itu, salah satu program DKP untuk mengatasi kemiskinan ini, menurut Kaman, di antaranya melalui pembangunan Desa Mandiri Pangan.

Ia menegaskan, bupati/walikota selaku ketua badan ketahanan (BKP) pangan di kabupaten/kota agar memanfaatkan dana alokasi khusus, terutama untuk daerah yang rawan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imbauan lainnya adalah pemberdayaan terhadap penyuluh pertanian serta memaksimalkan peran lembaga ketahanan pangan untuk mengkoordinasikan seluruh program ketahanan pangan.

Kepala BKP Sumut, Ir Effendi Lubis MMA, dalam kesempatan tersebut mengatakan, tahun 2006 merupakan tahun pertama program Desa Mandiri Pangan yang melibatkan enam kabupaten/kota di Sumut, yaitu Desa Tetego Naai dan Hilindundra di Kabupaten Nias, Desa Pegagan Julu III dan Lae Markelang di Kabupaten Dairi, Desa Pematang dan Tj Haloban di Kabupaten Labuhanbatu, Desa Simatohir dan Partihaman di Kota Padang Sidempuan, Desa Namo Gajah dan Terjun di Kota Medan, serta Desa Bakti dan Jati Utomo di Kota Binjai.

Gubsu yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Kasim Siyo, dalam sambutannya mengatakan, kondisi ketahanan pangan tahun 2005 berbasis pada keragaman potensi sumber daya yang ada, secara umum cukup baik sesuai dengan yang direncanakan.

“Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beras yang bersumber dari produksi Sumut mencapai 2,1 juta ton. Produksi ini mengalami peningkatan 0,3% per tahun dalam tiga tahun terakhir sedangkan kebutuhan konsumi hanya 1,7 ton per tahun. Artinya, kita masih surplus,” jelasnya.

Ia mengatakan, harga gabah di tingkat petani selama tahun 2005 relatif stabil dan berada di atas harga pembelian pemerintah. Meski demikian, program untuk mengantisipasi anjloknya harga tetap dilakukan, misalnya melalui program DPM LUEP.

Berkenaan dengan kebijakan ketahanan pangan, lebih difokuskan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu rencana aksi ketahanan pangan masyarakat adalah penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat rumah tangga melalui program Desa Mandiri Pangan.

sumber: medan bisnis (21/07/06)