Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Sebanyak 71 keluarga berjumlah sekitar 300 orang, warga Desa Kuala Namu, mengaku kecewa. Pasalnya, mereka tidak bisa ketemu dengan Jusuf Kalla yang datang untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Kuala Namu. Padahal rencananya ingin menyampaikan masalah penggusuran yang mereka alami karena pembangunan bandara tersebut.

“Walaupun tidak bisa bertemu, tapi ini tidak mengendurkan semangat perjuangan kami,” kata salah seorang warga, Sudjono, 57 tahun, kepada wartawan, Kamis sore (29/6/2006), tak lama setelah rombongan Jusuf Kalla meninggalkan lokasi peletakan batu pertama yang berada di Desa Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sudjono yang juga Ketua Kerukunan Warga Masyarakat Lemah (KWML), yakni paguyuban warga yang masih bertahan dari penggusuran tersebut, mengemukakan, persoalan penggusuran yang mereka alami tidak juga menemukan titik akhir, bahkan pada saat Wapres meletakkan batu pertama pembangunan bandara.

“Sudah sejak lama kami hidup di dalam tembok yang mengelilingi areal calon bandara ini. Tidak ada listrik, anak-anak harus sekolah sekian kilometer jauhnya dari rumah. Kami seolah bukan warga Indonesia,” kata Sudjono.

Pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, kata Sufjono, awalnya diharapkan dapat mempercepat proses pengananan masalah tersebut. Sebab pihak-pihak pemerintahan di daerah maupun yang berkepentingan terhadap pembangunan bandara ini, tidak bisa menuntaskan persoalan.

Karena warga tidak diundang untuk hadir dalam seremoni peletakan batu pertama bandara, maka mereka memilih untuk berkumpul di rumah salah seorang warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi acara Wapres. Sudah sejak pagi warga berkumpul, termasuk yang masih usia sekolah. Mereka membawa serta spanduk berisi imbauan agar Jusuf Kalla bersedia bertemu. Namun ketatnya penjagaan tidak memungkinkan mereka melihat langsung kedatangan Wapres Jusuf Kalla.

“Jadi semuanya masih mengambang begitu saja. Dan kami pun akan tetap bertahan di sini selama penyelesaian tidak ada,” kata Sudjono.

Kasus yang dialami Sudjono dan kawan-kawan bermula dari rencana pembangunan bandara Kuala Namu yang menggunakan areal seluas 1.365 hektar. Bandara Kuala Namu direncanakan sebagai pengganti Bandara Polonia yang dinilai sudah tidak representatif.

Dari total areal yang direncanakan itu, 891,3 hektar di antaranya merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang dilepaskan pada Oktober 1997. Termasuk dalam areal HGU PTPN II yang dilepaskan ini, pemukiman para buruh kontrak dari Pulau Jawa berikut keturunannya yang sudah berdiam di sana sejak zaman Belanda, dan mayoritas merupakan buruh perkebunan dan pensiunan PTPN II.

Sebagian warga menolak digusur karena tawaran ganti rugi yang tidak wajar. Untuk buruh perkebunan aktif diberikan Rp 2.350.000, karyawan yang sudah pensiun Rp 4.292.085, sedangkan buruh harian lepas Rp 250.000. Warga menuntut agar direlokasi dengan memberi lahan baru setidaknya seluas 47 hektar untuk kebutuhan pemukiman dan lahan pertanian warga seluruh warga. Areal yang diminta warga berada di ke sebelah timur Kuala Namu, yang masuk Desa Pasar VI. Kecamatan Beringin. Namun permintaan ini tidak ditanggapi.

“Hampir semua lembaga pemerintahan hingga Komnas HAM sudah kami sampaikan masalah ini, tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian yang baik,” kata Sudjono.

Sumber, detikcom, 29 Juni 2006