Pasca Reformasi, Indonesia meberikan ruang yang cukup luas terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi masyarakat di berbagai isu seperti hukum, demokrasi, anak, perempuan dll turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Berbagai peraturan yang terkait dengan kehidupan berorganisasi telah dibuat seperti UU Intelejen, UU Yayasan, dll. Dengan berbagai pengaturan ini kehidupan masyarakat sipil sudah cukup dikontrol oleh negara. Apalagi, pemerintah dan DPR akan menambah satu undang-undang lagi yaitu RUU tentang Ormas. RUU ini semakin menambah daftar panjang upaya negara untuk mengekang kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang membahas Rancangan Undang Undang Tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Rancangan undang-undang ini sedang di bahas di tingkat panitia khusus dan saat ini sedang di uji publikan di Medan. Dari substansinya RUU Ormas masih membawa semangat represi negara terhadap kehidupan berorganisasi, misalnya terkait pengaturan tentang pewajiban pendaftaran, pembekuan sementara, pembubaran bahkan sampai ketentuan pidana yang akan dikenakan bagi masyarakat sipil dengan ukuran yang masih multi interpretasi.
Pembahasan RUU ini memancing respon dari berbagai elemen masyarakat sipil di beberapa wilayah di Indonesia sepeti Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar, Yogyakarta. Di Medan respon dari berbagai organisasi ini terhimpun dalam Koalisi untuk Kebebasan Berserikat Sumatra Utara (KKB Sumut). Terkait pembahasan RUU Ormas ini KKB Sumut yang terdiri dari berbagai organisasi seperti BITRA Indonesia, LBH Medan, SAHDAR, Deli Serdang Institute, Fitra SUMUT, Walhi Sumut, Pembebasan, Pusaka Indonesia, PUSHAM UNIMED, menyatakan sikap dengan tegas MENOLAK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT.
Beberapa alasan yang melandasi pernyataan sikap ini antara lain:
- RUU Ormas tidak sejalan dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.
- Undang Undang yang ada seperti UU Yayasan, Staatblad tentang Perkumpulan, KUHP, UU tentang Terorisme sudah cukup mewadahi dan memberikan jawaban atas berbagai permasalahan tentang organisasi-organisasi yang ada di Indonesia.
- Keberadaan RUU Ormas justru akan menambah rumit berbagai ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan tidak menjawab persoalan yang ada.
- RUU ini berpotensi menjerat berbagai organisasi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
- Pembangunan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh masyarakat sipil. untuk itu Masyarakat sipil selayaknya diberikan ruang yang cukup luas untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
- Pengekangan terhadap kehidupan berorganisasi sama dengan pelanggaran atas Hak Berorganisasi yang telah dijamin dalam berbagai Per Undang-undangan yang ada.
Dengan dasar-dasar yang telah kami sebutkan di atas, kami merekomendasikan untuk:
- Menghentikan pembahasan RUU Ormas yang secara substansi tidak sejalan dengan kehidupan ber-demokrasi di Indonesia
- Mencabut UU No. 8 Tahun 1985 karena tidak sesuai lagi dengan semangat demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi negara.
- Meminta negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta berekspresi secara damai.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat.
Medan, 18 Maret 2012
Koalisi Untuk Kebebasan Berserikat Sumut
Klipping Berita:
BITRA Indonesia, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia 
Gending Jawa di tanah Sumatera 
