Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari keberhasilan membangun Sumber Daya Manusia (SDM), ini erat hubungannya dengan pembangunan pendidikan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Berangkat dari latar belakang itulah Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (PERAN Indonesia) dan Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan penelitian Pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di pesisir pantai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Tim yang melakukan penelitian dipimpin Kabid penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI Agustinus Pardede dan Muhammad Joni, SH MH dari PERAN Indonesia bertemu Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir.H. Soekirman di ruang kerja Wabup Sergai Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, baru-baru ini.

Agustinus Pardede mengatakan, sasaran dari penelitian yang akan dilakukan adalah anak-anak pesisir pantai yang mayoritas kurang mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas. Oleh karenanya pendidikan anak harus dilaksanakan tanpa diskriminasi dari berbagai lapisan, jenis kelamin, regional (desa-kota), anak normal atau anak dalam kondisi khusus atau cacat, anak dari kaum minoritas, pengungsi dalam situasi darurat ataupun konflik dan sebagainya.

Dalam kesempatan itu Wabup Sergai Ir. H. Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi kepada para rombongan yang akan meneliti di Kabupaten Sergai serta mengucapkan terimakasih karena telah menjadikan Kabupaten Sergai menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat penelitian mereka.

Soekirman mengatakan sangat perlu sekali meningkatkan pendidikan dan mengubah pola pikir anak-anak pesisir. Kabupaten Sergai khususnya kecamatan yang memiliki wilayah pesisir sangat membutuhkan SMK jurusan perikanan sebab jika ditilik dari luas daerah pesisir pantainya mencapai 55 km mencakup 5 Kecamatan.

Menurutnya, Pemkab Sergai telah mengeluarkan Perda Wajib Belajar 12 tahun dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan program yang diluncurkan Kemenkokesra yaitu bekerja sama dengan Strategi Alliance Poverty Allevation (SAPA) dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah serta program prioritas menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

Program-program pemerintah tersebut diharapkan dapat mengubah taraf hidup masyarakat supaya menjadi lebih baik. (sar-budi).

Gelar Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberikan jaminan perlindungan hak anak dengan kebijakan membentuk wadah-wadah partisipasi anak. Salah satu perwujudannya adalah dibentuknya Forum Anak Daerah Serdang Bedagai (Fadase) beberapa waktu lalu.

Pemkab Sergai pun menindaklanjuti kegiatan fasilitasi layak anak guna mendukung eksistensi keberadaan Forum Anak dengan menggelar kegiatan Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2012, di Balai Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, baru-baru ini.

Sebanyak 120 orang dari tiga desa layak anak yakni Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan dan Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan ikut hadir bersama Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir. H. Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sergai Hj. Irwani Jamilah SH.

Camat Perbaungan Drs. Akmal, Ketua TP. PKK dari Kecamatan Perbaungan, Pegajahan dan Dolok Merawan, Kades Sei Buluh Sukardi, perwakilan dari SKPD se-Sergai, Ketua Fadase Gusti Ramadhan, Tim Gugus Tugas Desa Layak dari beberapa kecamatan.

Wabup Soekirman dalam sambutannya mengatakan, kegiatan fasilitasi menjadi sarana untuk memperoleh masukan-masukan dan kesamaan pemahaman secara sinergis antara lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha serta tokoh masyarakat pemerhati anak yang nantinya diharapkan dapat melahirkan suatu kebijakan yang mengintegrasikan isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak.

Belum terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal, katanya, menyebabkan terjadinya masalah sosial anak antara lain perdagangan dan eksploitasi anak, dalam bidang kesehatan meningkatnya angka kematian bayi dan gizi buruk. Begitu juga masalah lingkungan yang kurang bersih untuk itu Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus disampaikan kepada anak.
Panitia Penyelenggara Dra Hj. Salmiah MM mengatakan kegiatan fasilitasi dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 22 – 24 Mei 2012. (irwan)

Sumber: Radio Komunitas SAR FM dari www.suarakomunitas.net