Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Global Land Forum (GLF) adalah forum pertanahan global terbesar di dunia yang akan dilaksanakan oleh Panitia Nasional GLF dan International Land Coalition (ILC) bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia, diwakili Kantor Staf Presiden, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian LHK dan Komnas HAM RI.

Kegiatan GLF akan diselenggarakan pada tanggal 24 s/d 27 September 2018. Acara akan dihadiri oleh sekitar 550 peserta dari 84 negara yang mewakili organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, organisasi pembangunan internasional, badan PBB dan lembaga pemerintah. Forum ini juga akan dihadiri oleh 500 peserta nasional dari seluruh Indonesia yang mewakili organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, pakar dan pemerintahan.

“GLF 2018 akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung. Lokasi bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Karenanya kami berharap GLF kali ini akan membawa spirit Bandung bagi komunitas global untuk mendorong perbaikan struktur penguasaan tanah yang timpang, menjadi lebih berkeadilan, sumber kesejahteraan, berbasis kerakyatan.” Begitu diungkapkan Dewi Kartika, dalam pidato sambutannya sebagai Ketua Panitia GLF, saat bertemu Jokowi dalam acara Pembukaan Rembuk Nasional Reforma Agraria (RN-RA) dan Soft Opening GLF 2018, sebagai kegiatan paling g awal dalam rangkaian kegiatan GLF di Istana Negara, Kamis, 20 September 2018.

Pembukaan Rembuk Nasional RAPS dan Soft Opening GLF 2018 sendiri dihadiri oleh Joko Widodo, (Presiden Republik Indonesia), Darmin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN), Siti Nurbaya (Menteri LHK), Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa dan PDTT), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan – KSP), Teten Masduki, Koordinator Staf Khusus Presiden, Said Agil (Ketua Umum PBNU), Michael John Taylor (Direktur International Land Coalition – ILC) dan para perwakilan peserta Rembuk Nasional dan Global Land Forum.

“Bapak Presiden dan hadirin sekalian, tujuan pertemuan dengan tema ‘United for Land Rights, Peace dan Justice (Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian dan Keadilan)’ adalah untuk mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik agraria, kerusakan ekologis, HAM dan pembangunan pedesaan. Tambah Dewi.

“Perkenankan kami, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam mengenai perampasan tanah yang memicu konflik-konflik agraria di lapangan, yang hingga kini belum tersentuh oleh agenda reforma agraria. Ada jutaan jiwa petani, masyarakat adat dan nelayan yang menjadi korban konflik agraria.” Demikian disampaikan Dewi pada Presiden Jokowi.

Dewi juga berharap, “kami menanti Peraturan Presiden (Perpres) reforma agraria untuk segera ditandatangi oleh Bapak Presiden, dan kami mendukung Bapak Presiden untuk sesegera mungkin mengeluarkan keputusan politik bagi penyelesaian konflik agraria di seluruh di Tanah Air. Sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan, yang bersifat mengkriminalkan dan represif kepada masyarakat di wilayah konflik, di desa-desa, di kampung, di wilayah adat dapat segera dihentikan.”

Begitu juga dengan persoalan-persoalan agraria lain, “Kami manantikan realisasi redistribusi tanah atas tanah-tanah terlantar, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, tanah perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berupa garapan rakyat, perkampungan dan tanah dalam kawasan hutan negara, yang berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanah sawah dan ladang, tambak dan lahan pengembalaan rakyat.” Harapnya.

GLF akan dimulai pada 24 September 2018 di Bandung. Sebagaimana diketahui, 24 September adalah peringatan Hari Tani Nasional sesuai dengan Kepres Presiden RI pertama Bung Karno. Hari lahirnya Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960. GLF telah ditentukan sejak tahun 2015, menjadi dasar Indonesia mendapat kehormatan dan ditetapkan oleh Dewan International Land Coalition (ILC) menjadi tuan rumah Global Land Forum (GLF) ke-8 pada tahun ini. Persiapan GLF dikelola bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Kantor Staf Presiden, saat masih dipimpin Teten Masduki hingga kini dipimpin Moeldoko dan kerja sama panitia lain sehingga memungkinkan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan tingkat dunia ini.

Panitia Nasional Global Land Forum, terdiri dari, Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Petani Pasundan (SPP), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sayogyo Institute (SAINS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Tani Indramayu (STI), HuMa, Indonesia Human Rights Commite for Social Justice (IHCS), dan Epistema Institute. Sedangkan Panitia Pendukung, terdiri dari, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jika Bapak berada di Bandung pada hari tersebut, tentu dengan senang hati kami mengajak Bapak menyapa delegasi 84 negara, para petani dan masyarakat sipil Indonesia lainnya dari seluruh Tanah-Air dalam acara GLF tersebut. Kami pun mengharapkan seluruh menteri terkait agenda reforma agraria dapat hadir pada 24 September 2018 di Kota Bandung.” Dewi mengundang Jokowi. (rel/isw).