Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Sebanyak tujuh desa dari berbagai wilayah Indonesia terpilih sebagai Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016. 

“Desa-desa unggulan ini telah melakukan banyak terobosan di banyak bidang. Sebagai komunitas akar rumput mereka bergerak menjadikan negeri ini lebih baik,” kata Redaktur Utama Tempo, Elik Susanto yang juga penanggung jawab edisi khusus Desa Unggulan Pilihan Tempo, di Jakarta, Selasa, 15 November 2016.

Tujuh desa yang menjadi Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016 adalah: 

1. Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang terpilih sebagai desa unggulan kategori penjaga lingkungan
2. Desa Blang Krueng, Kabupaten Aceh Besar, Aceh terpilih sebagai unggulan sadar pendidikan
3. Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi desa unggulan melek teknologi 
4. Desa Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dinilai unggul dalam pemberdayaan ekonomi 
5. Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk kategori sadar kesehatan
6. Desa Kanonang Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terpilih sebagai unggulan desa hasil pemekaran yang inovatif
7. Desa Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur menjadi desa unggulan kategori transparansi anggaran.

Elik menjelaskan tim redaksi menyeleksi tujuh desa unggulan tersebut sejak September 2016. Tim menggelar focus group discussion dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. 

Selain itu tim juga menggali informasi dan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Wahana Visi Indonesia. “Kami juga melakukan survei via Tempo.co untuk menjaring usulan desa unggulan dari pembaca,” kata Elik. 

Sosiolog Universitas Gadjah Mada dan peneliti IRE Yogyakarta Ari Sujito mengatakan wajah desa kini mulai berubah dari sebelumnya yang identik dengan keterbelakangan. “Secara bertahap desa memancarkan pesona baru dengan tumbuhnya berbagai inisiatif yang menjadi penanda kebangkitan lokalitas,” kata dia. 

Menurut dia otonomi daerah sebelum masa sekarang hanya dinikmati para elit lokal, belum dirasakan rakyat di desa. Karena itu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjawab persoalan tersebut. 

Apabila dulu desa hanya dipompa untuk memperbesar partisipasi warga, kini desa diberi ruang untuk merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas desa. “Sekalipun masih muda, kebijakan ini telah menumbuhkan harapan baru,” kata Arie. Karena itu pekerjaan yang harus dilakukan adalah mengawal perubahan desa ini agar sesuai harapan. Odelia Sinaga.

Sumber (teks & foto): m.tempo.co