Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Implementasi Nawacita pemerintah saat ini untuk pembangunan daerah dianggap belum bisa memberikan kesejahteraan sosial. Sebab, adanya eksploitasi sumber daya alam (SDA) daerah pinggiran untuk kepentingan pihak swasta dan asing menjadikan Indonesia sebagai negara ‘centeng’.

Demikian dikatakan Ketua perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Prof Dawam Raharjo, pada acara simposium regional yang digelar Yayasan Bitra Indonesia Medan, dengan tema mewujudkan Indonesia sejahtera dan implementasi nawacita, di Hotel Grand Serela, Selasa (9/8).

Ia mengatakan kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui pembangunan pinggiran daerah dan desa di kabupaten dan provinsi. Seharusnya, alternatif pembangunan daerah pinggiran, dikerjakan masyarakatnya sendiri dari tingkat desa untuk bisa mengekploitasi sumber daya alam tersebut.

Namun kenyataannya, pembangunan identik dengan eksploitasi daerah pinggiran. Negara dan pemerintah daerah kerap menjadi ‘centeng’ untuk melindungi serta melestarikan pihak lain untuk eksploitasi sumber daya alam dengan memberi izin. Tujuannya, bila perusahaan yang melakukan hal itu maka akan membayar pajak.

“Negara sendiri berperan menjadi centeng yang artinya memberi izin dan melindugi perusahaan eksploitasi. Akhirnya, misalkan daerah pinggiran yang dikonversi ke kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Dawam menambahkan pemerintah daerah harus melindungi dengan segenap tumpah darah bukan ikutan menjadi negara ‘centeng’ itu. Apabila sistem pembangunan dan politiknya tidak dirubah maka program nawacita tidak terwujud.

Pembngunan daerah itu penting karena kita akan melalui daerah itu. Lanjutnya, tugas pemda harus mengolah sumber daya alam yang berkelanjutan. Memelihara kelestarian alam dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah pinggiran. “Karena pariwisata salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga harus berkelanjutan untuk mengembangkannya,” ucapnya.

Ia menuturkan kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui pembangunan daerah jika menganut negara kesatuan. Indonesia tidak menganut paham world  system of modern (sistem modern dunia) berdasarkan kapitalis. Karena bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 yang menganut sistem kesejahteraan sosial.

Negara kesejahteraan lanjutnya, bagaimana rakyatnya menciptakan sendiri kesejahteraannya dan berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. “Jadi bukan suatu negara dimana kesejahteraan rakyat diciptakan negara lalu diberikan kepada rakyat. Sehingga rakyat jadi pasif,”

Untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial maka negara harus kaya. Caranya dengan masyarakat membayar pajak. Karena kekuatan negara ada pada anggaran. Jika anggaran besar maka negara bisa memberikan apa saja kepada rakyatnya.

Sementara itu, Bupati Serdangbedagai, Soekirman mengaku dua tahun program nawacita hanya diimplementasikan ke diri sendiri bukan kepada banyak orang.  “Bila diibaratkan saya, kami dan kita. Nawacita lebih dominan ke ‘saya’ dan ‘kami’. Sampai saat ini belum ada untuk ‘kita’,” ujarnya.

Program nawacita juga belum menyeluruh ke daerah lain. Ditambah dengan  anggaran dana desa (ADD) dari pemerintah menjadi incaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada keempatan itu turut hadir juga sebagai pembicara, staf pengajar Ilmu Politik Fisipol USU Ahmad Taufan Damanik dan Riza Fakhrumi Tahir (jurnalis). (wita)

Sumber: www.harian.analisadaily.com

Simposium Regional LP3ES Dorong Implementasi Nawacita di Daerah

Dalam rangka 45 tahun Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penenranan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) gelar simposium refleksi dan mendorong implementasi Nawacita Jokowi.
Simposium regional ini dilakukan pertama kali di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai representasi regional wilayah Barat Indonesia. Simposium dilaksanakan bekerjasama dengan  Yayasan BITRA Indonesia, Medan. 

Sekretaris Badan Pengurus Harian LP3ES, Erfan Maryono bilang, pada umur 45 tahun ini LP3ES telah bertahan dalam upaya menyeimbangkan (kekuasaan) negara dan (agresivitas) pasar yang sesungguhnya belum memiliki pijakan politik yang kuat.

“LP3ES tumbuh bersama dengan berkembangnya Indonesia ke arah baru sebagai negara yang obsesif terhadap pembangunan di segala bidang,” ucap Erfan di Hotel Grand Serella Medan, Selasa (9/8/2016).

Erfan juga sebut kinerja LP3ES dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian bisa berjalan dengan baik karena kerjasama masyarakat dan dukungan dari semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

“Kita juga mendorong agar program pembangunan Nawacita Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik. Melalui riset dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dapat mempercepat implementasi Nawacita,” jelasnya saat pada simposium yang bertema ‘Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Implementasi Nawacita Dalam Perspektif Pelaku di Daerah’.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Ilyas Asaad sebut dalam menyambut 45 tahun LP3ES telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Menurut Ilyas, Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, bahkan masuk kedalam kategori 10 besar memiliki cadangan tambang mineral, logam dan minyak dan bahan bakar terbesar di dunia.

“Kita harus punya tata kelola yang baik dan terstruktur yang baik dan ketat agar SDA itu bisa dikelola demi kesejahteraan. Pembangunan juga harus berwawasan lingkungan dan bersifat berkelanjutan,” tutur Ilyas.

Ilyas menyebutkan permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang kerap diperbincangkan. Namun katanya, permasalahan itu tidak bisa dijadikan kerangka pembangunan yang ‘sustainable’ apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Untuk diketahui, simposium regional Medan yang merepresentasikan wilayah Barat Indonesia ini akan dilanjutkan di dua kota lainnya, Makasar untuk representasi wilayah Timur Indonesia dan Surabaya wilayah tengah. Selanjutnya akan digelar Simposium Nasional di Jakarta sebagai rangkaian puncak perayaan 45 tahun LP3ES dan penyerahan hasil refleksi implementasi Nawacita kepada presiden Joko Widodo. (Ded)

Sumber: www.menaranews.com

Berita harian Kompas Cetak, 10 Agustur 2016, Halaman 4: