Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menargetkan di tahun 2016 seluruh desa di Jawa Tengah sudah memiliki Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan tinjauan SID Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarmegara, Rabu (23/4).

Menurut Ganjar, saat ini website desa masih merupakan inisiatif dari masing-masing desa yang sudah ‘melek’ teknologi dan mengerti akan pentingnya teknologi di dalam memberikan informasi kepada warganya. Namun, jika masing-masing desa mengembangkan teknologi informasinya sendiri-sendiri, dia khawatir akan ada perbedaan nomenklatur dan membebani anggaran desa. Karena itu, gubernur dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan software yang disebut dengan Sistem Informasi Desa (SID). Tujuannya untuk menyamakan nomenklatur.

“Ini masih sifatnya inisiatif dari desa per desa. Maka desa yang dari dulu sudah berhubungan dengan sistem yang modern, dia sudah membuat tapi kemarin memang kita mensinyalir banyak desa kemudian menyiapkan sendiri-sendiri. Sehingga saya khawatir nanti nomenklaturnya tidak sama,” katanya.

Saat ini pihaknya masih melakukanreview hingga pertengahan tahun, agar SID dapat kompatibel di seluruh desa di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Meski demikian, sebagian desa di beberapa daerah seperti Kebumen, Kendal, dan Wonogiri sudah melakukan ujicoba pemanfaatan SID.

“Sebenarnya sudah kita cicil cuma karena kemarin sistemnya belum mantap, maka kita me-review. Ketika kita coba terapkan di beberapa desa ternyata nomenklaturnya berbeda-beda,” ujarnya.

Gubernur yakin, SID akan dapat membantu mempermudah warga dan pemerintah untuk mengetahui data kependudukan, demografi, dan membantu transparansi penggunaan anggaran desa. Selain itu, dirinya juga bermaksud mengintegrasikan SID dengan peta desa yang dikembangkan oleh BPN. Sehingga akan ada informasi tentang lahan yang dimiliki oleh warga di masing-masing desa.

“Harapan kita nanti, di desa itu langsung ada peta desa yang sudah ditulis satu per satu kepemilikan tanahnya oleh BPN,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ganjar mengapresiasi Desa Madukara yang berhasil membuat website yang berisi berbagai informasi tentang desa sejak Juni 2015. Ganjar bahkan memuji data kemiskinan yang dicantumkan ke dalam laman website tersebut.

“Data website desa ini bahkan lebih maju dari milik Badan Pusat Statistik (BPS), sebab menampilkan data riil kemiskinan dan pengangguran yang sudah diverifikasi berdasarkan kondisi sosiologis desa,” pungkasnya.

SID Akan Dikeroyok Bersama

Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam waktu dekat ini, akan mulai diterapkan di desa-desa di Jawa Tengah. Penerapan itu menyusul adanya MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BIG.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan, SID ini akan membuka problem-problem kecil yang rumit yang ada di desa, untuk segera diintervensi pemerintah daerah. Sehingga problem yang dulunya tidak terkover pemerintah, dapat segera terselesaikan. Namun, agar SID bisa bermanfaat secara optimal, perlu gotong royong dengan lembaga-lembaga yang juga membuat sistem serupa. Seperti, BPKP dan BPN.

“Saya membayangkan Bapak-Ibu dari BIG membuat ini (sistem informasi desa), BPN kita minta dari sisi kepemilikan lahan per orang, dan data dari PNP2K yang sudah ada nanti di-insert di atasnya,” katanya saat beraudiensi dengan tim dari BIG di ruang kerjanya, Jumat (1/4).

Menurut Ganjar, dengan banyaknya lembaga yang mau membantu pembuatan SID, akan membuatdatabase sistem tersebut lebih lengkap. Terlebih lagi, data sementara angka kemiskinan dari PNP2K yang sudah by name by address juga dapat dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu berharap, SID dapat mencakup segala aspek yang ada di desa. Antara lain angka kemiskinan, luas lahan pertanian yang dimiliki masyarakat desa, UMKM, hingga potensi desa. Sehingga, pemberian bantuan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan dapat menciptakan one village one product.

“Mereka yang ada di sana bisnisnya apa, kurangnya apa, miskin kategori seperti apa, dan mau kita intervensi seperti apa. Maka sudah by name by address, mereka langsung kita tampel dengan pendamping dari Bapermades,” ujarnya.

Data yang ada di SID diminta menampilkan data dinamis yang bisa di-update setiap saat dan juga terhubung dengan dashboard yang dimiliki Ganjar. Sehingga, dirinya dapat memantau perkembangan dari desa yang bersangkutan.

Kepala BIG, Priyadi Kardono mengapresiasi gagasan dari Ganjar tersebut. Menurutnya, sinkronisasi antara sistem yang dikembangkan BIG dengan sistem yang ada di lembaga lain sangat mudah dilakukan. Sebab,database yang dibuatnya tinggal diisi dengan data-data yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lembaga lainnya.

“Kami sebenarnya tergantung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena kerangka databasenya sudah kita desain.Databasenya sudah kita buatkan, tinggal kita mengisi datanya,” katanya.

Dengan adanya SID tersebut, dirinya yakin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dengan mudah melakukan perencanaan pembangunan di desa. Pasalnya, sistem tersebut menggunakan citra satelit beresolusi tinggi dengan skala 50:50.000. Sehingga, dapat menampilkan gambar rumah per rumah warga. Di samping itu, gambar tersebut juga bakal diberi atribut data dengan menggunakan sistem scoring. Tujuannya, agar lebih dinamis dan dapat di-update jika scorenya berubah.

“Itu (data) nanti juga bisa dibuatscoring. Jadi apakah mereka termasuk orang miskin atau bukan dapat dilihat dari perubahan score,” tuturnya.

Priyadi menargetkan, pada akhir Desember nanti SID sudah diimplementasikan di tiga desa. Terutama untuk Desa Jatilor Kabupaten Grobogan yang menjadi pilot projectpeta desa dari BPN. Setelah itu, baru menargetkan 100 desa dengan target Desa mandiri Benih sebanyak 48 desa dan Desa Pesisir 34 desa.

Sumber: www.jatengprov.go.id