Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Rakyat sulit mendapatkan lahan untuk sumber penghidupan dasar. Sebaliknya, korporasi dengan difasilitasi pemerintah jauh lebih mudah mendapatkan lahan dengan luas yang masif. Hal ini terjadi akibat tanah yang merupakan obyek strategis dibiarkan menjadi komoditas liberal.

”Rakyat justru sangat sulit mendapatkan tanah untuk kehidupan dasar. Bahkan, tanah yang digeluti setiap hari, sewaktu-waktu bisa lepas untuk kepentingan korporasi,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di Jakarta, Kamis (28/1).

Persoalan itu, menurut Iwan, berawal dari paradigma yang menempatkan tanah sebagai komoditas liberal, bukan sebagai obyek strategis. Undang-undang sektoral tidak seimbang menempatkan kepentingan korporasi dan rakyat. Pola di berbagai sektor menunjukkan kebijakan sektoral sangat akomodatif terhadap korporasi, tetapi tidak pada rakyat.

Sumber: print.kompas.com › 2016/01/29