
Anta Tarigan dari Bitra Indonesia memaparkan fungsi dan manfaat SID pada kegiatan Sosialisasi SID, Kamis (17/9), di Aula Kantor Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai.
Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, masyarakat desa diharapkan mampu merespons dan memanfaatkan peluang tersebut guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desanya masing-masing. Sesuai amanat UU Desa Tahun 2014, peluang tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID). Terutama untuk aparatur desa, SID sangat bermanfaat untuk peningkatan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan prima, cepat dan tepat ke masyarakat.
Hal ini terungkap saat Bitra Indonesia melakukan sosialisasi SID pada Kamis (17/9), di Aula Kantor Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan yang diadakan bekerjasama dengan Forum SID Sumut dan pemerintah Desa Tanjung Harap ini juga dihadiri unsur Muspika Kecamatan Serba Jadi, Korda SAPA Kawasan Sumut, dan Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Sumut.
Camat Serba Jadi, Nasaruddin Nasution mensinyalir, dalam menerapkan SID tentunya akan banyak ditemukan kendala dan tantangan, tergantung budaya masyarakat dan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. “Untuk itu, kami berharap kepada Bitra Indonesia agar terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada warga desa. Hal ini untuk meningkatkan SDM warga desa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Sebelumnya, kami juga sangat mengapresiasi Bitra Indonesia yang telah menjadikan Desa Tanjung Harap sebagai pilot project dalam rangka penerapan SID. Ke depan, diharapkan SID ini akan menciptakan kemandirian desa,” katanya.

Secara simbolik, Anta Tarigan mewakili Bitra Indonesia menyerahkan bantuan hibah seperangkat komputer untuk pendukung SID di Desa Tanjung Harap pada kegiatan Sosialisasi SID, Kamis (17/9), di Aula Kantor Desa Tanjung Harap. Bantuan diberikan langsung kepada Kades Tanjung Harap Ahmad Zaini Nst, serta disaksikan Camat Serba Jadi Nasaruddin Nst dan unsur Muspika Kecamatan Serba Jadi.
Kepala Desa (Kades) Tanjung Harap, Ahmad Zaini Nasution juga mengaku bangga atas partisipasi warganya dalam kegiatan sosialisasi SID. Karena dari 5 desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang telah mengikuti pelatihan SID di Conbine Resource Institute (CRI), Yogyakarta pada Juni 2015 lalu, Desa Tanjung Harap merupakan desa yang pertama (sebagai perintis) di Sumatra Utara yang menerapkan sistem informasi desa (SID) dan juga pertama kali meng-online-kannya melalui website. Jadi website desa sudah dapat diakses secara luas oleh orang banyak. Untuk itu, dia berharap operator SID dan jurnalis warga Desa Tanjung Harap tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.
Zaini menambahkan, SID ini sangat berguna untuk data-data yang ada di desa. “Mudah-mudahan program SID ini juga dapat diterapkan di seluruh desa lain, tak cuma di Kecamatan Serba Jadi, tapi juga di desa-desa di wilayah kabupaten lainnya,” itu harapnya kepada peserta sosialisasi SID, yang juga berasal dari Deli Serdang dan Kotamadya Tebing Tinggi.
Mengenai SID, Restu Aprianta Tarigan dari Bitra Indonesia menjelaskan, Bitra Indonesia didukung oleh Ford Foundation, sebelumnya telah mengajak para calon operator SID dari 6 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, Batubara dan Kotamadya Tebing Tinggi, untuk mengikuti pelatihan SID di Yogyakarta. Di Yogya para peserta diajak langsung meninjau penerapan SID di Desa Balerante (Kab. Klaten) dan Desa Dlingo (Kab. Bantul). “Penerapan SID di kedua desa tersebut sudah sangat jauh lebih maju. Semuanya sudah desa berbasis IT (Informasi dan teknologi). Kadesnya juga ikut terlibat dalam SID. Hal inilah yang menginspirasi kita agar SID juga bisa diterapkan di Serdang Bedagai dan desa-desa lainnya di Sumatera Utara,” ujarnya.
Lebih lanjut Anta menyampaikan, di Desa Tanjung Harap ini, Bitra Indonesia tidak hanya melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat, tapi juga berupaya untuk pengembangan kapasitas aparatur desa. “Jadi, di desa ini, Bitra tidak hanya melakukan penguatan pertanian, pedesaan dan kelompok masyarakat, tapi juga penguatan aparatur desanya. Ke depan, training pengembangan aparatur desa bisa juga dilakukan bekerjasama dengan pihak kabupaten, seperti Bappeda dan BPMPD. Terutama dalam hal penguatan pengelolaan SID,” paparnya.
Potensi dan Kritik untuk Pengembangan SID
Menurut Anta, selain untuk mempermudah pelayanan desa dalam hal administrasi desa dalam surat menyurat, SID juga bisa dikelola untuk mendata masyarakat miskinnya. “Seperti kriteria warga miskin, kita tentukan secara partisipatif, gunakan melalui SID. Kriterianya kita tentukan bersama, kita rumuskan bersama dan data harus transparan. Paling tidak, ada 10 kriteria warga miskin dalam analisis SID,” imbuhnya.

Yuli dan Fachri (operator SID dan jurnalis warga) mempresentasikan website Desa Tanjung Harap pada kegiatan Sosialisasi SID, Kamis (17/9), di Aula Kantor Desa Tanjung Harap.
Tak cuma itu, hal-hal yang menyangkut pengembangan SID juga disampaikan oleh para peserta sosialisasi SID. Misalnya yang disampaikan Kominta Sari Purba dari Korda SAPA Wilayah Sumut. “Soal angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemiskinan daerah yang saat ini masih sulit dicari angkanya di kecamatan, semoga dapat dicarikan data dan solusinya melalui SID,” pesannya.
Menurut Mulyadi Siagian dari IPPMI Sumut, masih banyak pemerintah desa yang belum terbuka, misalnya soal anggaran. “Untuk itu, dalam rangka transparansi informasi, soal APB Desa juga penting dimasukkan dalam SID, sebab ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah lebih terbuka,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan sekretaris BPD Desa Tanjung Harap, Irianto Sipayung. Dia menghimbau, alangkah baiknya rencana anggaran dimasukkan ke SID, setidaknya BPD dan pemerintah desa bisa langsung menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, baik persoalan anggaran maupun persoalan lainnya. “Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Di samping itu, Akbar dari Forum SID Sumut mengingatkan soal pentingnya klarifikasi dan verifikasi data. Menurutnya, dalam menginput data di SID, operator perlu klarifikasi kepada Kepala Dusun (Kadus) atau juga ke masyarakat. “Oleh sebab itu, sulit kalau tidak ada kerjasama dengan perangkat desa dan masyarakatnya. Artinya, apa guna online kalau datanya tidak akurat. Kalau tidak akurat sama saja dengan membohongi masyarakat. Untuk Desa Pekan Tanjung Beringin sendiri (SID yang dikembangkan Akbar – Red.), mudah-mudahan di awal tahun 2016 SID-nya sudah rampung dan bisa dipublikasikan,” ujarnya. (jc/isw)