Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Berdasarkan survey Indonesian Most Livable City Index yang dilansir Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), ada 7 kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kota layak huni. Posisi Kota Medan justru masuk dalam kategori paling terjelek (alias tidak layak huni) dengan skor nilai 55. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, minimnya pengadaan dan perbaikan fasilitas, dan kurangnya interaksi sosial dalam masyarakat, merupakan beberapa faktor kenapa Medan dianggap tidak layak huni.

Hal ini terungkap dalam dialog interaktif yang diadakan Walhi Sumut pada Sabtu (20/6), di Penang Corner, Medan. Dialog yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 FM ini mengangkat tema “Kota Layak Huni” dengan tiga narasumber, yaitu Jaya Arjuna (Pemerhati Lingkungan); Edy Ikhsan (Yayasan Pusaka Indonesia), dan Wahyu Hidayat (ceritamedan.com).

Menurut Jaya, masalah kota layak huni ini dimulai dari kota layak huni dunia, di mana ada beberapa kriterianya, antara lain: masalah fisik kota; kualitas lingkungannya; transfortasinya; fasilitas ekonomi sosial, dan sebagainya, dan itu diperlombakan. Jadi setiap tahun ditampilkanlah kota yang benar-benar layak huni. “Tiap tahun itu bisa berganti terus. Penilaiannya juga sangat ketat sekali, dan dari situlah berkembang istilah kota layak huni,” jelasnya.

Jaya mengingatkan, hanya pemerintah kota yang menyadari hak asasi manusianya, yang menyadari hak warganya untuk hidup enak, itulah yang berusaha bagaimana mewujudkan kota layak huni. “Jadi kalau walikotanya tak mau perduli, ya seperti Kota Medan inilah jadinya,” ujarnya.

Edy Ikhsan menjelaskan, waktu Medan dibangun di akhir abad 19, memang sudah diplot menjadi satu kota modern, kota yang nyaman, dengan ungkapan Paris van Sumatera. Dan itu terekam jejaknya, bisa kita tracking sampai hari ini bagaimana jalan di pusat kota, antara Istana Sultan Deli sampai ke Belawan, kemudian ada Esplanade (Lapangan Merdeka sekarang). “Ini kota yang sangat canggih sekali, bisa dicek di google bagaimana cantiknya Kota Medan pada waktu itu,” katanya.

Sayangnya, tambah Edy, setelah sekian puluh tahun, kenapa wajah Kota Medan menjadi seperti ini? Siapa yang salah? “Apakah para pemimpin kota ini tidak punya visi tentang kota yang baik, tentang kota yang nyaman. Padahal, dengar-dengar mereka juga sering yang namanya studi banding, jalan-jalan ke kota di Eropa,” kritiknya.

Mengenai tata ruang, kata Edy, harusnya para pemimpin itu bisa menyeimbangkan, misalnya dengan mengatur jumlah kepemilikan mobil per keluarga. Sebab itu semua bisa menimbulkan dampak yang negatif, bagaimana jumlah kecelakaan dan sebagainya. “Kenapa mereka tak berani menata, padahal mereka punya mandat, kekuasaan, untuk menata ini semua,” imbuhnya.

Wahyu menilai, keluh kesah matinya listrik (paling sering), bisa menjadi barometer kota itu layak huni atau tidak. Kemudian air bersih yang selama ini tidak diperhatikan penuh. Sebenarnya, Wahyu menambahkan, potensi anak muda yang kreatif sangat menonjol di  Medan sekarang. Dan kekuatan komunitas makin bertambah. Artinya, dari komunitas ada pergerakan, bukan hanya masif, tapi itu mengajak anak muda Medan lainnya untuk melakukan (berbuat) untuk Medan-nya. Satu contoh, Medan Heritage. “Bagaimana menyentuh hati nurani anak mudanya mencintai budayanya, itu hal positif. Dari sisi target, pandai-pandailah anak muda menentukan suara kita ke mana. Anak Medan harus sudah makin cerdas, dan bagaimana melakukan sesuatu yang cerdas,” pesannya.

Apa yang harus dibuat Pemko Medan maupun masyarakatnya?

Jaya menilai, yang paling menarik dari negara Kanada, Australia, Finlandia, yang kota-kotanya masuk kriteria kota layak huni adalah tingkat korupsinya rendah. Indeks pembangunan manusianya juga terbesar. “Jadi hanya negara yang tidak korup dan tingkat pendidikan (warga)-nya yang baik, yang mampu memberikan kota yang layak bagi penghuninya. Mari kita tanya ke Medan, apakah tingkat korupsinya tinggi atau rendah, pembangunan manusianya baik atau tidak?” tambahnya.

Untuk itu, Jaya menegaskan, Kota Medan ini memerlukan orang jujur, baik untuk membangun fisik kotanya maupun masyarakatnya. Jangan sampai kota ini jadi kota preman yang pembegal. Kita terpolusi dan terkorup se-Sumatera Utara. “Soal adipura, kalau sesuai dengan kriterianya, kita ini tidak masuk. Ada kemungkinan adipura itu juga sudah dibisniskan. Jadinya, adi pura-pura,” ujarnya.

Jaya menambahkan, di antara kota yang dinyatakan layak huni tersebut ada pada 7 negara, yang paling menarik justru paling islami cara mengelola kotanya. Tingkat islami bukan hanya pada negara islam, tapi menjalankan syariat Al Qur’an dan sunnah. Ternyata yang terbaik, Newzealand, Kanada, negara Islam sendiri tak masuk. “Tapi yang lebih penting lagi adalah jadilah sebuah negara kumpulan orang baik, jadilah sebuah negara kumpulan orang yang dipimpin orang baik. Jadilah sebuah negera tempat berkumpulnya orang baik. Kalau itu sudah terjadi, maka di mana pun kita tinggal, kita adalah tinggal di lingkungan yang baik,” ujarnya.

Senada dengan Jaya, Edy menambahkan, harus ada skema jangka panjang untuk menata Kota Medan ini. Menjadikan Medan sebagai kota yang diminati, tidak hanya oleh orang yang tinggal, tapi oleh orang yang datang. Kota yang kemudian akan diingat (secara positif). “Dalam konteks ini, yang harus pertama dijaga, bangunan bersejarah yang ada sekarang ini jangan dihancurkan. Konsisten dengan Perda tentang bangunan bersejarah. Kedua, bisa gak dipastikan akan ada penambahan pohon baru yang punya usia lebih panjang, untuk menghijaukan Medan. Ketiga, konservasi DAS. Ke depan, carilah pemimpin yang mampu menjadikan Medan sebagai kota layak huni,” paparnya.

Edy berpesan, kalau pemimpin memandang bahwa jabatan itu adalah amanah, pembangunan komunitas itu milik bersama, maka posisi apa pun hanya posisi administratif. Oleh sebab itu, tidak boleh mendistorsi hubungan dia dengan masyarakat. Anggaran pendapatan negara dan APBD dan lain itu tidak mesti dianggapnya sebagai anggaran dia. Itu harus menjadi bagian yang dibongkar bersama-sama. “Jadi yang namanya kepling, lurah, camat dan sebagainya itu jabatan administratif yang tidak dengan demikian mengatakan aku lebih berhak untuk mengelola uang itu dibandingkan rakyat biasa. Dengan cara itu sebenarnya akan terbuka, semua model akan bisa diminta pertanggungjawaban, karena ada kontrol, ada cek, ada balance. Kalau tidak kita tak tahu berapa duit APBD Kota Medan dan digunakan untuk apa. Untuk “Medan Berhias” itu berapa banyak, apa alokasinya?” katanya.

Merespons ketiga narasumber, Kusnadi, Direktur Eksekutif Walhi Sumut menjelaskan, sebagai organisasi yang perduli lingkungan hidup, Walhi sudah berupaya membangun kebersamaan dalam penyelamatan lingkungan. “Untuk Kota Medan sendiri, kita (Walhi Sumut) juga selalu mengajak para komunitas untuk menyelamatkan lingkungan,” ujarnya. (jc)