Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Dari Diskusi Publik “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK”.

“Ibu pertiwi memanggil.” Begitu bunyi pembuka materi yang disampaikan Betty Alisyahbana, anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015 dalam diskusi publik dengan thema “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK”, di Hotel Santika Dyandra, Medan saat ini (17 Juni 2015).

“Bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia yang jujur, berintegritas, independen, bukan anggota partai politik, rela melepas jabatan publik dll… Silahkan mendaftar jadi calon anggota KPK periode 2015 – 2020. Proses pendaftaran masih dubuka hingga 24 Juni 2015”. Papar Betty pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi & Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.

“KPK yang dihentuk berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan meberantas korupsi di lndonesia, yang memiliki tingkat kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini sangat tinggi, bahkan dapat dikatakan tidak ada lembaga publik yang sedemikian diapresiasi dan didukung oleh masyarakat yang dapat menyamai KPK.” Kata Quadi Azzam, peserta diskusi publik yang berasal dari Pusat Studi HAM Unimed.

“Karena ketegasan dan hasil nyata dalam pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih dan pandang bulu. KPK banyak mengalami serangan. Bahkan upaya untuk menghancurkan dan melemahkan KPK, seperti kasus Cicak versus Buaya, upaya memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, serta pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KUHP dan KUHAP yang sedang bergulir di DPR RI. Banyaknya upaya yang diidentifikasi publik sebagai upaya melemahkan KPK dikhawatirkan akan memandulkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia”. Kata Gausyah, Program Manager Kemitraan, sebagai pembicara berikutnya.

Kondisi pelemahan, tantangan atau ancaman terhadap upaya upaya pemberantasan korupsi membuat banyak pihak enggan untuk mengajukan diri masuk dalam proses penjaringan seleksi Pimpinan KPK.

“Mencermati proses seleksi Pimpinan KPK, terbaca bahwa dari satu periode ke periode seleksi Pimpinan KPK, terlihat adanya penurunan minat pendaftaran kandidat Pimpinan KPK. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya kandidat membuat proses seleksi tidak bisa menghasilkan kandidat terbaik. Panitia Selelsi terjebak pada kondisi keterbatasan kandidat yang ada”. Kata TR Arif Faisal dari SAHdaR, selaku panitia penyelenggara, sekaligus moderator dalam diskusi.

“Situasi ini harus direspon dengan tepat. Mengingat proses seleksi Pimpinan KPK terus berlangsung. Sosialisasi ke daerah merupakan keputusan tepat agar memperluas peluang bagi kandidat-kandidat berkualitas dari daerah. Informasi lengkap dapat dibuka pada website www.setneg.go.id dan email dapat dikirim ke panselkpk2015@setneg.go.id”. Tambah Faisal.

Pembicara ketiga, Alamsyah Hamdani sebagai narasumber yang merepresentasikan perwakilan daerah Sumut, menyatakan, “Indonesia mestinya meniru China, dengan melakukan tobat nasional untuk korupsi. Uang dari luar negeri yang disimpan para koruptor bisa dipaksa balik ke Indonesia”. Tegas Alamsyah. (isw)