Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Jakarta, Kompas – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia akan membangun blok politik hijau sebagai kekuatan politik alternatif. Blok politik berwawasan lingkungan itu berbasis pada kekuatan massa kritis yang masif dan terorganisasi.

Demikian salah satu resolusi yang dihasilkan dalam Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Forum KNLH dilakukan serentak di 23 wilayah Walhi daerah serta konsultasi publik nasional di Jakarta pada 23-24 April 2006.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad menjelaskan, pembangunan blok politik itu bukan berarti Walhi akan membentuk partai politik. “Kami hanya membangun kekuatan penyeimbang untuk mendesakkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam,” kata Chalid kepada wartawan, Selasa (25/4) di Jakarta.

Dalam resolusinya, Walhi juga menyatakan berusaha meraih dukungan nyata dari publik. Walhi menyadari tingkat pengetahuan dan pemahaman publik terhadap lingkungan hidup masih rendah. “Kami mengajak segenap masyarakat untuk memahami akar persoalan lingkungan hidup dan memandang penyelamatan lingkungan hidup sebagai gerakan perjuangan bersama dan bersinambung,” tutur Chalid.

Ia menambahkan, Walhi ingin memulai analisa geopolitik yang tajam dan komprehensif sebagai pijakan kerja yang sistematis, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat. Di samping itu, kata Chalid, perlu penguatan komunitas untuk mengadakan perlawanan terhadap praktik korporasi di kawasan konservasi dan hutan lindung.

“Kami juga akan menyempurnakan statuta Walhi yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dan kewenangan kelembagaan. Misalnya dengan memasukkan Sahabat Walhi dalam struktur organisasi, soal kemandirian Walhi dengan menggalang dukungan publik, atau pengembangan sayap usaha,” papar Chalid.

Mengenai kemandirian finansial, Chalid menegaskan bahwa pihaknya telah menolak berbagai bantuan keuangan dari pemerintah sejumlah negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) serta organisasi atau perusahaan perusak lingkungan hidup.

Salah satu sumber dana Walhi, kata Chalid, adalah dari berbagai pihak yang menjadi Sahabat Walhi, yang jumlahnya baru sekitar 800 orang. Mereka rata-rata mendonasikan Rp 10.000 per bulan.

“Dengan kemandirian finansial itu, kontrol terhadap kinerja Walhi akan lebih besar sehingga mendorong para aktivis Walhi lebih sistematis dan rasional dalam mendorong perubahan.” (LAM)