Membangun Peradaban Bersama Rakyat

KEBIJAKAN politik agraria secara nasional belum berpihak pada kaum tani dan rakyat kecil. Sehingga perlu adanya konsolidasi nasional dari para pengiat gerakan reforma agraria dan organisasi-organisasi tani untuk menekan pemerintah.

 

Demikian kata, Usep Setiawan Ketua Dewan Nasional KPA dalam acara diskusi kebijakan politik agraria di Kantor Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Selasa (19/7/2011) di Jakarta. 

“Sejak Orde Baru hingga sekarang, tidak ada perubahan mendasar dalam politik agraria. Semua masih sangat kolonialistik, kapitalistik, dan  hanya berpihak pada kepentingan modal,” tegas Usep Setiawan.

 

Akibat tidak adanya perubahan kebijakan politik agraria tersebut, ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan sumber-sumber agraria masih tetap terjadi. Bahkan semakin mengganas dalam menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

 

“Ada banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah, bahkan sama sekali tidak punya tanah. Sementara di sisi lain, hanya ada sedikit orang yang menguasai tanah dan sumber-sumber agraria dalam jumlah yang sangat luas,” imbuhnya. 

 

Namun, kata Usep Setiawan, para pegiat gerakan reforma agraria tidak perlu pesimis. Pasalnya, saat ini ada PP No.11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar yang bisa digunakan oleh para aktivis gerakan pembaruan agraria untuk mendorong agar BPN-RI bisa lebih pro-aktif untuk melaksanakan reforma agraria. Karena, salah satu tugas pokok BPN adalah melaksanakan reforma agraria. 

 

Sekalipun, Usep Setiawan mengakui ada banyak kelemahan dalam PP No.11/2010 tersebut. Salah satu kelemahannya yang paling mendasar adalah PP tersebut tidak punya kemampuan untuk menyentuh persoalan-persoalan agraria yang ada di sektor kehutanan, pertambangan, dan lembaga-lembaga pemerintah lain seperti institusi TNI/Polri. 

 

“Kelemahan PP tersebut sekaligus menjadi kelemahan kewenangan BPN dalam menjalankan salah satu tugas pokoknya untuk melaksanakan reforma agraria,” tandas Usep Setiawan yang saat ini juga menjadi Staf Khusus Bidang Hukum Kepala BPN-RI. 

 

Sementara menurut Sekjend Aliansi Gerakan Agraria (AGRA) Rahmat, tidak adanya kebijakan politik agraria yang memihak rakyat, khususnya petani kecil dan buruh tani itu karena negara masih didominasi para komprador yang anti reforma agraria. Bahkan kebijakan reforma agraria yang dilakukan oleh BPN-RI itu bukan reforma agraria. Melainkan hanya sekadar langkah taktis untuk menyelamatkan posisi semata. 

 

Buktinya, kata Rahmat, BPN tidak pernah berani melawan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Sinarmas Group, Wilmar Group, dan Bakrie Group yang menguasai banyak lahan dan sumber-sumber agraria. Padahal perusahan-perusahan besar itu banyak merampas tanah-tanah  rakyat dan melahirkan konflik agraria. 

 

Sebagai organisasi tani yang memiliki puluhan ribu anggota dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Rahmat mengakui bahwa persoalan paling berat yang selama ini dihadapi kaum tani adalah ketika terjadi konflik dengan perusahaan besar yang memiliki hubungan secara langsung dengan kapitalisme internasional. Ia menyebutnya sebagai “tuan tanah baru” korporasi yang berhubungan dengan kapitalisme Internasional. 

 

Selain itu, musuh terberat keduanya adalah ketika pemerintah itu sendiri yang menjadi “tuan tanahnya.” Seperti, PTPN, Perhutani, TNI dan Polri yang menguasai tanah. “Kedua tipe tuan tanah inilah yang saat ini menjadi musuh utama petani,” tegasnya. 

 

Diskusi yang dihadiri sekitar 20 orang anggota dan pengurus AGRA ini, dimoderatori oleh Sugiyarno, staf Bagian Umum AGRA. Usai diskusi, Usep Setiawan menyerahkan buku karyanya yang berjudul “Kembali ke Agraria” pada Sekjend AGRA, Rahmat.* -Sidik Suhada-