Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Pengamat ekonomi pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) Satya Negara, mengatakan, pangan merupakan komoditas politik yang sangat mungkin “dimainkan” sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak terlepas dari banyaknya kepentingan penguasaan pasar.

Padahal, sebagai negara agraris seharusnya bisa memenuhi pangannya sendiri namun ternyata impor dilakukan terus menerus. Kebijakan pangan yang liberal menyudutkan petani.
Apalagi, pada hasil pertemuan para pemimpin negara dalam KTT APEC di Nusa Dua Bali, awal Oktober lalu semakin meliberalisasi perdagangan multilateral dan menghapus peran negara dalam mengatur komoditas perdagangan keluar masuk. “Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut utamanya adalah liberalisasi perdagangan dan pangan,” katanya kepada MedanBisnis, Selasa (29/10) di Medan.

Dikatakannya, liberalisasi ekonomi memang menawarkan peluang ekonomi yang lebih besar. Namun, hanya bisa diserap oleh pekerja terampil dan berpengetahuan. Sedangkan terbukti dari 119,4 juta tenaga kerja yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah mencapai 55,1 juta orang.

Dalam sektor pangan, fenomena yang terjadi saat ini adalah, harga pangan yang melambung. Kerawanan pangan, menunjukkan bahwa infrastruktur pasar pangan masih belum optimal dan menjadikan nilai tukar petani yang sangat rendah. “Apalagi, pembaruan agraria dengan pembagian lahan kepada petani juga belum terrealisasi, lahan pertanian juga masih dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan perkebunan, kemudian benih tanaman masih diimpor dari luar negeri, dan bukannya hasil kreatifitas dan pengembangan budidaya benih lokal petani,” katanya.

Ditambah lagi, definisi ketahanan pangan versi Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa ketahanan pangan tercapai jika semua konsumen mendapatkan pangan yang cukup. Sayangnya, lanjutnya, di dalamnya tidak menyingung sedikitpun kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. “Dan, ketika dalam kondisi tertentu mengalami kekurangan pangan, satu-satunya pilihan hanya impor,” katanya.

Seharusnya, kata Satya, pemerintah harus menyadari bahwa pangan tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan petani. Dalam kondisi belum bisa mandiri pangan, kebijakan impor harus tetap dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun harus tetap menghindari penumpukan yang bisa merugikan petani. “Dari situ harus ada pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah untuk melindungi petani,” ungkapnya. (dewantoro)

Sumber: www.medanbisnisdaily.com