Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Pangan | Penguasaan Asing

Program Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dicanangkan Pemerintah dianggap hanya mencari keuntungan semata. Pasalnya program ini hanya mencari investor untuk berbisnis di Indonesia, tanpa memedulikan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.

Menurut Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, Pemerintah tak menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pasalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, tidak diatur kewajiban investor untuk menyisihkan hasil tanamannya untuk kebutuhan dalam negeri.

“Dalam pasal 24 peraturan tersebut hanya disebutkan apabila di dalam negeri terjadi bencana alam atau ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan sehingga produksi usaha budidaya tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, produk yang dihasilkan dari usaha budidaya tanaman wajib diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” papar Tejo.

Seharusnya, lanjut Tejo, pemerintah memberikan berbagai insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras, seperti bantuan lahan, bibit, pestisida dan lainnya. “Sebanyak 85 persen biaya produksi tanaman pangan dibiayai sendiri oleh petani. Petani juga tidak mendapat informasi yang cukup tentang produksi terutama alat teknologi,” katanya.

Pemerintah juga dianggap tidak mengoptimalkan potensi spesies tanaman lain yang bisa menjadi alternatif diversifikasi pangan. Padahal, ada ribuan jenis spesies tanaman yang siap diolah menjadi pangan. Dia menyebutkan, ada 800 spesies tanaman pangan, 1.000 spesies tanaman obat, 389 spesies buah-buahan, dan sekitar 232 spesies sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

Sumber: www.republika.co.id