Melihat keseharian, mayoritas kaum perempuan masih saja berkutat dalam “kesehariannya perempuan” mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian kotor, memasak dan menyiapkan makanan sampai mengurus kebutuhan anak. Kalaupun ada yang bekerja di luar, sepulangnya pun tugas-tugas tadi masih juga menjadi beban dan tanggung jawabnya perempuan. Tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam aspek pengambilan kebijakan dan pembangunan negara pun kaum perempuan masih di nomor duakan. Hal ini dapat dilihat dari quota perempuan dalam posisi strategis pengambil kebijakan. Padahal kerja-kerja tersebut adalah merupakan peran sosial yang seharusnya tidak memandang jenis kelamin. Sebab perempuan tidak dilahirkan kedunia sebagai tukang cuci atau tukang masak. Perempuan juga di berikan akal dan pikiran yang setara dengan laki-laki untuk bisa ikut andil dalam hal perencanaan, pengawasan hingga pengambilan keputusan.
Hal-hal tersebut menjadi bahasan serius, sesekali terjadi perdebatan kecil diantara dua puluh tiga orang yang tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Analisis Gender yang diselenggarakan oleh Yayasan Bitra Indonesia di Asrama Haji Medan. Pendidikan dan pelatihan selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep-konsep dasar dan peran gender dalam masyarakat sehingga peserta yang berasal dari kelompok dampingan Yayasan Bitra Indonesia mampu melakukan analisis segala ketimpangan gender di dalam mayarakat dan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan selain memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidak adilan gender di dalam masyarakat itu bisa terjadi.
“Pelatihan ini adalah pelatihan lanjutan. Peserta yang ikut merupakan alumni dari pelatihan dasar sebelumnya. Setelah pelatihan ini kita harapkan peserta mampu menjadi pelopor untuk terus mengkampanyekan penyadaran tentang kesetaraan gender dan bisa menjadi pelatih kesadaran kesetaraan gender di kelompok masing-masing” Ungkap Rosmawati salah seorang staff Divisi Advokasi Yayasan Bitra Indonesia. Selain itu, Rosmawati juga menambahkan di tingkat pengambil kebijakan, mereka diharapkan mampu menganalisis kemudian mengusulkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender kemudian pada akhirnya peserta kedepannya dapat mengambil peran di posisi-posisi strategi pengambilan kebijakan sehingga bisa lebih memperjuangkan program kebijakan yang sensitif gender.
Kebijakan-kebijakan pembangunan di ruang lingkup daerah masing-masing peserta pun menjadi bahan analisis dalam diskusi kelompok. Peserta yang berasal dari delapan desa di tiga kabupaten (Serdang Bedagai, Langkat dan Deli Serdang) ini pun juga saling bertukar informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dinilai masih belum berkeadilan gender. Hasil diskusi dan perdebatan antar kelompok peserta itu menyimpulkan bahwa pada banyak hal pengambilan kebijakan seringkali perempuan tidak ikut dilibatkan.
“Dari pengalaman, saya melihat bahwa perempuan itu seringkali dinomor duakan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Kaum perempuan dianggap tidak mampu untuk itu sebab banyak masyarakat kita menganggap kalau perempuan itu ditakdirkan hanya untuk mengurus rumah, anak dan suami. Padahal itu adalah pemahaman yang salah. Kedepannya, saya akan menyampaikan terutama kepada kelompok saya bahwa hak perempuan itu sama halnya dengan hak laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Saya juga akan mendorong perempuan-perempuan dikelompok saya untuk ikut rapat di tingkat kelompok sampai ke tingkat desa untuk bisa mengawal agar kebijakan yang diambil nantinya bisa berkeadilan gender.” Ujar susilowati salah seorang peserta dari kelompok wanita tani mekar melati di Perbaungan.
Perluasan pemahaman dan perjuangan untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan gender di tingkat masyarakat menjadi komitmen bersama bagi peserta pelatihan tersebut. Mereka akan terus aktif menggerus paham lama yang melemahkan kaum perempuan karena perjuangan penegakan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan ini telah tertuang dalam Inpres no 09 tahun 2000. Artinya upaya-upaya yang dilakukan dalam ruang lingkup penegakan kesetaraan gender ini bukanlah satu tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Mereka menilai, keadilan dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat membawa perubahan sosial kearah yang lebih positif.
BITRA Indonesia, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia 
Gending Jawa di tanah Sumatera 
