Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Medan, Kompas – Kondisi politik dan hukum di Sumatera Utara selama tahun 2008 masih berada di ranah verbalisme dan retorika. Apa yang diucapkan pemangku kekuasaan belum berkorelasi langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

Penilaian ini disampaikan oleh delapan organisasi nonpemerintah (ornop) di Sumut, yakni Perhimpunan Bakumsu, Bitra, Kelompok Studi Pembinaan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Yapidi, Kelompok Air Mata Guru (KAMG), Kontras Sumut, dan Oppuk, dalam catatan tahun 2008 dan harapan tahun 2009 tentang Kondisi Politik, Hukum, dan HAM di Sumatera Utara di Kantor Bakumsu, Kamis (29/1). Catatan itu diberi judul ”Dari Politik dan Hukum Verbalis Menuju Politik dan Hukum Berbasis Hak Asasi”.

Koordinator Studi dan Pendidikan Bakumsu Benget Silitonga yang menjadi juru bicara ornop mengatakan, kondisi politik Sumut tahun 2008 didominasi dua pemilihan, yakni pemilihan Gubernur Sumut dan tujuh pemilihan bupati serta proses Pemilu 2009. Meskipun secara umum pilkada di Sumut berlangsung damai (kecuali di Tapanuli Utara yang harus diulang) dan menghabiskan dana yang sangat besar, pilkada ternyata belum menghasilkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. ”Agenda politik yang sering diucapkan, yakni rakyat tidak sakit, lapar, dan bodoh, masih retorika,” tutur Benget.

Hal ini terlihat dari belum lahirnya kebijakan politik lokal yang melindungi dan menegakkan HAM di Sumut serta minimnya terobosan politik dan agenda yang jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM.

Delapan ornop juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik masih buruk, tender diwarnai KKN, serta proses perencanaan dan kontrol anggaran masih lemah. ”Meskipun Abdillah dan Ramli sudah dipenjara, banyak koruptor lokal yang masih berkeliaran,” tutur Benget.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Sumut Eddy Sofyan mengatakan, pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik. Namun, untuk membuat rakyat tidak sakit, lapar, dan bodoh adalah tugas bersama. Anggaran pendidikan tahun ini 20 persen. Pemprov juga tidak menghalangi aparat penegak hukum mengusut kasus di pemerintahan. (WSI)

Sumber:Kompas, 30 Januari 2009