Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme) mendesak Pemerintah agar tidak melanjutkan keikutsertaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini menyusul munculnya pengaduan dari negara-negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, seperti larangan ekspor mineral dan larangan 13 jenis hortikultura masuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam WTO justru melemahkan daya saing dan menimbulkan praktik korupsi melalui impor komoditas. “Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR untuk mengeluarkan Indonesia dari WTO,” kata Riza dalam diskusi pangan, di Rumah Makan Dapur Selera, Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut dia, keikusertaan dalam WTO membuat Indonesia banyak membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain. Perjanjian ini menjadi kesempatan bagi negara lain untuk mengintervensi kedaulatan Indonesia. “WTO telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia,” ujarnya.

Karena merugikan, lanjut Riza, Presiden didesak melakukan moratorium terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang diikuti dengan evaluasi terhadap perjanjian yang sudah terjadi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam WTO berdampak langsung terhadap meningkatnya impor pangan. Pada 2012, impor produk pangan Indonesia telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 125 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk mengimpor gandum, beras, kedelai, ikan, garam, hingga daging sapi.

Menurut dia, rezim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian untuk kepentingan bangsa. Pasal-pasal dalam WTO, kata dia, telah menggerus kedaulatan pangan karena persaingan perdagangan bebas yang tidak sehat. “Dengan bergabung ke WTO, perlindungan ke petani justru hilang. Misalkan itu tetap berlangsung maka kedelai kita akan kalah bersaing dengan produksi Amerika yang luas lahannya sepanjang sungai Amazon,” ujar Henry dikutip dari tempo.

Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan menjelaskan, WTO adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia dengan menuntut negara-negara anggotanya membuka pasar secara luas melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan. Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan WTO.

Dani mengungkapkan, bergabungnya Indonesia dalam WTO semakin membunuh sektor pertanian. Padahal, selama ini kontribusi sektor pertanian untuk pembangunan nasional masih tergolong kecil. Target pertumbuhan sektor pertanian juga belum mencapai target. Sebagai gambaran sepanjang 2012, total ekspor Indonesia 190,04 miliar dollar AS (Rp 1.805 triliun), sedangkan impornya 191,67 miliar dollar AS (Rp 1.820 triliun). Artinya, masih ada defisit perdagangan 1,6 miliar dollar AS (Rp 15,2 triliun).

“Sektor pertanian hanya menyumbang 0,94 persen dari total ekspor non-migas Indonesia,” ujarnya. Total ekspor non-migas Indonesia sebesar 153,07 miliar dollar AS (Rp 1.454 triliun), namun ekspor produk pertanian dalam kategori non-migas hanya sebesar 5,55 miliar dollar AS (Rp 52,7 triliun).

Sebelumnya, larangan ekspor bijih mineral termasuk nikel menyeret Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), setelah Pemerintah Jepang melayangkan protes atas kebijakan tersebut. Maklum saja, sikap ini dilakukan karena Jepang merupakan negara kedua terbesar pengguna nikel di dunia.

Pengaduan ke WTO juga ditempuh Pemerintah Amerika Serikat sejak Indonesia melarang 13 jenis hortikultura masuk ke negeri ini. Kementerian Perdagangan berharap para eksportir holtikutura yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dapat berjiwa besar terhadap pengetatan impor termasuk pintu masuk lewat pelabuhan yang dibatasi oleh pemerintah Indonesia.tmp,ins

Dikutip dari: http://dk-insufa.info

Sumber: http://www.surabayapost.co.id