Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Terkait akan dilaksanakannya Musrawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di beberapa desa yang ada di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), BITRA Indonesia bekerjasama dengan Association for Community Empowerment (PKM-ACE) Jakarta bersama kelompok masyarakat dampingannya melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna membantu masyarakat khususnya kaum perempuan desa agar dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka untuk didesakkan menjadi program prioritas pembangunan desa.

FGD dilakukan di desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin (17/12), desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi (18/12), dan desa Lubuk Bayas, Kec. Perbaungan (20/12). FGD difasilitasi oleh Siska Barimbing selaku Koordinator Program Gender Budgeting BITRA Indonesia dan Kominta Sari Purba, selaku Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sergai.

FGD yang dilakukan, hanya dikhususkan bagi kaum perempuan desa saja, “sebab selama ini yang terjadi dalam Musrenbang peran masyarakat marginal di pedesaan kurang diperhitungkan terlebih lagi peran serta kaum perempuan. Jelas dalam hal ini kaum perempuan telah diasingkan secara tidak langsung, padahal di dalam suatu desa kebutuhan yang paling besar adalah kebutuhan untuk kaum perempuan”, kata Siska.

Hal tersebut dapat dibuktikan saat FGD berlangsung, saat ditanyakan pada peserta, bantuan apa saja yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten? Sebahagian besar peserta FGD menjawab, program Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Meski bantuan tersebut diterima masyarakat golongan menengah kebawah (miskin), namun tidak sedikit juga masyrakat mampu (kaya) yang juga mendapatkan bantuan tersebut. Mirisnya lagi, berdasarkan pengakuan ibu-ibu yang mengikuti FGD tersebut, meski bantuan kesehatan mereka terima dari Pemerintah akan tetapi jika ada dari mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif, pihak rumah sakit tetap memungut biaya perawatan tanpa memperdulikan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin yang mereka miliki.

“Biarpun kami mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah, tapi tetap saja pihak rumah sakit memungut biaya perobatan tanpa memperdulikan jaminan kesehatan yang kami miliki” ungkap salah seorang peserta FGD.
Selain masalah kesehatan, yang digali oleh fasilitator dalam FGD ini juga masalah pendidikan. Khususnya penyaluran Beasiswa bagi keluarga miskin. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemandu, salah seorang peserta mengatakan bahwa pemberian beasiswa memang mereka dapatkan dari pihak sekolah. Akan tetapi besar nominal beasiswa yang diberikan itu tidak merata di setiap tempat, selain itu ada juga beberapa oknum guru yang memberikan beasiswa kepada orang tua siswa dengan memotong nominal beasiswa yang seharusnya diterima oleh si anak dengan alasan untuk biaya administrasi.

“Pemberian beasiswa yang kami terima tidak merata, selain itu ada juga dibeberapa tempat yang beasiswanya dipotong sebelum diberikan kepada penerima beasiswa dengan alasan uang administrasi” ungkap salah seorang ibu, peserta FGD.
Mendengar fakta-fakta lapangan tersebut, Siska menegaskan, “inilah yang menjadi alasan kenapa perempuan juga harus ikut serta dan berperan aktif dalam Musrenbang desa”. Siska juga menambahkan bahwa keluh kesah yang disampaikan oleh ibu-ibu selama ini adalah karena selama ini kaum perempuan desa hanya dipandang sebelah mata.

“Padahal jika kita melihat secara keseluruhan, permpuanlah yang lebih berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan suatu desa. Maka dari itu dalam Musrenbang desa yang akan dilakukan nanti, kaum perempuan harus ikut serta dan berperan aktif dalam Musrenbang tersebut” tambah Siska memotivasi kaum ibu-ibu desa. (ilhampane)