Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Agaknya gagasan kompensasi hulu-hilir perlu diperhatikan kembali, guna menggali potensi sumber daya alam yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Termasuk juga dalam hal mengatasi kondisi DAS Wampu yang kini memprihatinkan. Selain itu, bagaimana memanfaatkan DAS Wampu menjadi sumber energi, tentu dibutuhkan peran masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam hal mengelola alam yang kemudian dapat dijadikan sebagai langkah bijak untuk pengelolaan DAS.

Paparan mengenai kondisi DAS Wampu ini terungkap saat peneliti Ir. Ahmad Murad, M.Sc. mempresentasikan hasil penelitian yang dilakuka BITRA Indonesia tersebut di hadapan peserta semiloka “Pengembangan Pola Pertanian Polikultur untuk Penyelamatan Lahan Kritis di Bantaran Sungai Wampu”, pada Rabu (31/10), di Hotel Asean, Medan. Turut sebagai narasumber, yaitu Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, BP DAS Wampu-Ular Sukardi, S.Hut. dan Kabid Dishutbun Langkat E. Ika Herawati, S.Hut.

Sebelumnya, Pendiri BITRA Indonesia, H. Ir. Soekirman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa DAS merupakan urat nadi kehidupan yang diciptakan Tuhan. “Bahkan tak ada kebijakan manusia yang mampu melebihi kemurahan alam,” jelasnya sambil menganalogikan tanaman jagung yang akan tumbuh dan berkembang jika ditanam di alam. BITRA Indonesia, lanjut Soekirman, telah 10 – 15 tahun fokus di bidang DAS di Sumatera Utara. Di sana terdapat komunitas masyarakat yang bermata pencaharian di sungai tersebut. Secara otomatis, komunitas masyarakat tersebut akan memelihara, menjaga dan mengawasi sungai tersebut.

Tahun 2000, lanjutnya, saat dilakukan bersih sungai, waktu hari air sedunia, di Sungai Deli terdapat 943 kg sampah dalam radius 1 km bentang sungai. Setelah diteliti di laboratorium, ternyata air Sungai Deli tersebut mengandung bakteri e-coli diambang batas normal. Bayangkan, jika satu buah plastik hitam saja menempel pada batu, maka itu akan membunuh lumut yang biasanya tumbuh di batu-batu. Padahal lumut itu merupakan makanan ikan di sungai tersebut. “Jadi, sebenarnya alam dapat bertahan hidup jika ada air, dan air dapat dilihat pada sungai-sungai. Saat ini memang banyak forum yang membahas DAS, namun belum maksimal hasilnya dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di Jerman, butuh 40 tahun demi menyadarkan rakyatnya untuk mengembalikan sungai Rhein agar kembali jernih,” pesannya.

Selanjutnya pada penelitiannya tersebut, Ahmad Murad mensinyalir, ada beberapa permasalahan yang terjadi di DAS Wampu. Pertama, aspek ekonomi yang berimplikasi pada pendapatan masyarakat yang ada di sekitar DAS Wampu. Kedua, aspek lingkungan, seperti terjadinya erosi, kualitas air menurun, dan ancaman bencana banjir. Ketiga, aspek sumberdaya manusia, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bertani secara profesional.

Oleh sebab itu, menjawab permasalahan DAS tersebut, Murad menawarkan solusi. Antara lain: Pertama, untuk aspek ekonomi, masyarakat perlu memahami kembali apa filosofi kegiatan pertanian. Misalnya merubah energi matahari menjadi produk pertanian, dengan bahan baku air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kedua, melakukan terobosan pada aspek lingkungan, yakni menanam jenis tanaman penahan erosi untuk tebing sungai, seperti beringin air dan ara (jabi-jabi, dalam bahasa local), lalu pada sempadan sungai dilakukan reboisasi dengan pola kebun tanaman campuran (polikultur), atau biasa disebut agroforetry, menghutankan kembali daerah hulu, serta menguatkan tanggul. Bahkan lebih baik menghentikan penggundulan hutan daripada penanaman hutan kembali. Seperti hutan sosopan di Tapsel yang punya kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan. Ketiga, untuk aspek SDM perlu dilakukan penyuluhan intensif, melatih masyarakat, pemerintah dan swasta.

“Kami menggunakan pendekatan berbasis budaya dan alam setempat untuk rekomendasi riset yang telah kami lakukan. Karena, saat beberapa kali ke lapangan, kami melihat ada pohon yang akarnya efektif menahan erosi tebing atau bibir sungai, maka kami rekomendasikan agar tanaman yang tumbuh baik di local ini menjadi tanaman utama untuk penyelamatan Sungai Wampu”, tambah Iswan Kaputra, sebagai tim riset DAS Wampu ini.

Rudi Hartono Bangun (Ketua DPRD Langkat), strategi Pemkab Langkat dalam DAS Wampu melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk memulihkan hutan dan lahan ini dilakukan untuk menyangga keberlangsungan hutan. Penghijauan adalah upaya untuk memulihkan atau memperbaiki kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan pengatur tata air yang baik serta mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukkannya.

Sukardi, S.Hut. dari BP DAS Wampu Sumut, memaparkan kondisi DAS di Sumut dengan luas lahan kritis di Sungai Wampu sebesar 27,39 % atau 866.750,11 ha, sedangkan di Barumun sebesar 16,92 %. Hal ini karena pengelolaan DAS yang buruk, konversi hutan oleh perambah hutan, dan kegiatan RHL yang belum selesai, bencana banjir dll. Sementara itu, sejak tahun 2003, kondisi lahan hutan yang direhabilitasi baru sekitar 10,23% atau seluas 8.910,28 Ha.

Hawari dari divisi advokasi BITRA Indonesia, dilakukannya kegiatan semiloka ini adalah sebagai media berbagi pengetahuan dan informasi bagi semua pihak untuk bersama membangun kesadaran dalam melakukan berbagai upaya penyelamatan sungai yang bersinergi dengan semua pihak. ”Kegiatan ini bertujuan memberikan infomasi atas hasil penelitian yang telah didokumentasikan oleh peneliti, terdeskripsikannya potensi sumberdaya alam dan potensi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan aliran sungai Wampu, serta sinergisitas atas upaya mitigasi yang dapat dilakukan secara bersama oleh semua pihak,” katanya.

Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari rangkaian kegiatan BITRA Indonesia di sungai Wampu Langkat. Mengingat sungai Wampu telah banyak berubah seiring perubahan zaman yang berdampak pada keseimbangan lingkungan secara menyeluruh, dan sungai Wampu hanya sebagai halaman belakang rumah dari para warga, sehingga tak lebih menjadi tempat buangan sampah dan limbah rumah tangga. Kini BITRA Indonesia berkonsentrasi pada 3 DAS, yaitu sungai Wampu, sungai Deli dan sungai Ular, sehingga membutuhkan perhatian banyak pihak untuk kepentingan masyarakat umum, jelas Hawari.

Acara yang diselenggarakan BITRA Indonesia ini dihadiri 135 peserta, yang terdiri dari kelompok masyarakat dampingan Yayasan BITRA Indonesia di Kabupaten Langkat, sebagai pemangku kepentingan langsung, Serikat Rakyat Binjai Langkat (Serbila), DPRD Langkat, Pemerintah Kabupaten Langkat, BP DAS Wampu-Ular, kelompok diskusi dan mahasiswa pencinta alam (Mapala), mahasiswa kehutanan, akademisi yang konsern pada persoalan hutan, air dan DAS, media serta Organisasi Non Pemerintahan (NGO). (juhendri)

Ilustrasi: http://www.vannportalen.no