Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Paling sedikit ada 5 masalah besar yang mengancam masyarakat yang bermukin di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wampu yang membentang dari hulu hingga ke hilir, meliputi kabupaten Simalungun, Tanah Karo, Langkat dan Kota Binjai. Masalah ini mengemukan pada acara Dialog Para Pemangku Kepentingan DAS Wampu, Kamis (25/10), yang diselenggarakan oleh BITRA Indonesia di Balai Latihan Dinas Sosial Langkat, Stabat.

Dalam dialog yang disiarkan langsung oleh radio Super FM ini terungkap 5 masalah tersebut, antara lain, kekhawatiran masyarakat yang bermukin di sekitar DAS Wampu, sangat besar akan terulangnya bencana banjir bandang tahun 2003 yang menelan korban jiwa dan memporak-porandakan bangunan di sepanjang tepi sungai Bahorok, termasuk hotel, hancur diterjang air bah. Sebanyak 129 orang tewas, termasuk tujuh pelancong asing. Lebih dari 100 orang hilang dan diduga meninggal. Sedikitnya 400 bangunan hancur.

Penyebab banjir bandang atau air bah di Bahorok, selain bendungan alam dari cekungan dan alur kecil sub-DAS Wampu di hulu, terjadi juga perusakan oleh manusia, penebangan liar (illegal logging). Hal ini diakui oleh M. Yusuf dari BLH Langkat.
Hampir semua peserta dialog, terdiri dari masyarakat desa-desa sekitar bantaran sungai Wampu, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Sumut, Komisi 4 DPRD Langkat, Dinas Kehutanan Langkat, Balai Lingkungan Hidup (BLH) Langkat, Dinas Pertanian Langkat dan BITRA Indonesia, sepakat bahwa bencana tersebut akan terulang jika tidak segera diambil tindakan dan langkah-langkah secara terpadu dan menyeluruh.

“Hal tersebut merupakan domain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)”, kata Muhammad Irsan dari BP DAS Sumut saat ditanya peserta dialog, Rahman, soal berapa banyak alur kecil dan cekungan sekitar DAS dan sub-DAS Wampu yang telah didata oleh BP DAS untuk mengantisipasi bencana banjir bandang.

Masalah lain yang terjadi adalah mulai terganggunya fondasi jembatan Stabat yang disebabkan maraknya penambangan pasir galian-c. “Jika hal ini dibiarkan akibat terburuknya adalah robohnya jembatan, maka jalan lintas ke Aceh akan terganggu bahkan terputus”, kata Arbain Fauzan, Wakil Ketua Komisi 4, DPRD Langkat,yang membidangi Lingkungan Hidup.
Sementara untuk ketersediaan air bagi pertanian, Ahmad Purba, Kabid Rehabilitasi Dinas Pertanian Langkat, mengungkapkan masalah, “luas irigasi dibanding luas sawah yang ada di sekitaran sungai Wampu, hanya mampu memenuhi sepertiga nya saja, sisanya tadah hujan. Syukurlah telah direncanakan pembangunan bendungan. Untuk mengairi lahan sawah di atas 3000 ha.

“Perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang ada di hulu dan tengah DAS Wampu yang jumlah luasannya semakin bertambah dari tahun ke tahun juga mengakibatkan percepatan sedimentasi yang berakibat pada melebarnya bidang sungai. Pengelolaan DAS Wampu secara terpadu harus segera dilakukan, Demikian ditegaskan oleh Muhammad irsan.
Dinas Pertanian Langkat kini giat melakukan program optimasi untuk memaksimalkan tanah yang tidak dimanfaatkan, gersang dan produksinya rendah agar tinggi dengan perlakuan organik”, ungkapnya.

Masalah lain diungkap oleh Fauziah, warga desa Stabat Lama yang mengatakan bahwa saat musim hujan, air telah meluap dari benteng yang ada sekarang, bagian bawah benteng juga berlubang menyerupai gua-gua kecil berisi air. “Kami telah 15 tahun mengajukan permohonan perbaikan tanggul pada berbagai pihak yang berwenang termasuk ketika kunjungan reses DPRD Langkat dan DPRD Sumut. Namun belum direalisasi pembangunan tersebut”.

Menjawab pertanyaan ini, Arbain Fauzan yang juga didampingi Harifin dari DPRD Langkat mengungkapkan bahwa anggaran (APBD) Langkat sudah 63% terpakai untuk belanja rutin dan sisanya tidak memadai untuk perbaikan tanggul. “Jika sudah bertemu dengan DPRD Propinsi mungkin harapan masyarakat nanti akan terkabul”, tegasnya.

“Konservasi kawasan DAS dan bantara sungai Wampu merupakan jawaban dari semua kegelisahan ini. Penambangan pasir juga harus diatur pada titik-titik yang sedimentasi pasirnya cepat meninggi, tidak seperti sekarang, dimana galian-c menumpuk di sekitaran hulu dan hilir jembatan saja. Paling penting adalah komidmen kita bersama untuk memperbaiki keadaan ini. Komidmen politik dari DPRD Langkat untuk membuat Perda konservasi yang bernilai ekonomis dan social tinggi, masyarakat mau melaksanakan, dinas terkait memberikan dukungan pekerjaan secara penuh. Jadi semua pihak mendukung secara komprehensif”, kata Iswan Kaputra, manager riset BITRA Indonesia.

“Masyarakat dapat meminta bibit pohon dari BP DAS, dengan syarakat, baik perorangan maupun kelompok, mengajukan proposal permohonannya”, demikian komidmen Muhammad Irsan dari BP DAS Sumut. (Isw)