Membangun Peradaban Bersama Rakyat

Menteri Perhubungan M Hatta Rajasa mengatakan, proyek Bandara Kuala Namu di Propinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan pada Januari 2006 ini juga dan dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura II.

“Bulan Januari ini akan mulai ditenderkan, pelaksana tender adalah Angkasa Pura II,” kata Hatta Rajasa usai mengikuti rapat di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa yang membahas masalah kekosongan jabatan Ketua Otorita Batam.

Ia menyebutkan, saat ini PT Angkasa Pura II sudah mengajukan ijin kepada Ketua Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) yang juga Menko Perekonomian.

“Saat ini sudah ada permintaan ijin dari Angkasa Pura II kepada Ketua KKPPI. Setelah ijin keluar mereka akan mulai menenderkan,” katanya.

Menurut dia, pelaksana tender bukan Departemen Perhubungan (Dephub). Dephub hanya memberi ijin yang terkait dengan masalah teknis seperti masalah desain, dan melihat infomemo yang diajukan.

“Proses di Dephub sudah selesai. Saya berharap KKPPI tidak terlalu lama memberikan ijin sehingga proyek tersebut dapat segera ditenderkan,” katanya.

Mengenai seberapa besar minat investor terhadap proyek itu, Hatta mengatakan, cukup banyak yang berminat antara lain investor dari Malaysia.

“Nanti dalam tender akan terlihat bagaimana minat mereka. Ini semacam beauty contest, tentu kita akan memilih yang terbaik seperti waktu built operation transfer (BOT)-nya yang pendek, memberi keuntungan yang paling besar, dan beban publik yang minim,” katanya.

Total nilai investasi terhadap proyek itu diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Investasi itu terdiri dari investasi untuk pembangunan sisi yang menyangkut terminal sebesar Rp2,2 triliun dan sisi yang menyangkut wilayah udara sebesar Rp2 triliun.

Ketika ditanya pemerintah cenderung memilih investor lokal atau asing, Hatta mengatakan, proyek itu sudah ditawarkan secara internasional dalam infrastruktur summit pada awal tahun 2005.

“Kita tidak boleh mengungkit-ungkit masalah itu, nanti kita di-complain,” kata Menhub Hatta Rajasa.

AP II Ingin Dirikan Perusahaan Patungan Proyek Kuala Namu

PT Angkasa Pura (AP) II ingin mendirikan perusahaan patungan (joint venture) dengan investor untuk melaksanakan pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, menyusul penunjukan pemerintah sebagai pelaksana proyek bandara baru senilai Rp4 triliun lebih itu.

“Inginnya seperti itu. Jadi, perusahaan patungan ini merupakan gabungan antara anak perusahaan AP II dengan investor yang nantinya mereka mendapatkan konsesi dari kami, semacam BOT (built operate transfer) untuk jangka waktu tertentu,” kata Sekretaris Perusahaan PT AP II, Kasmin Kamil saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Kasmin, perusahaan patungan itulah yang nanti akan membangun terminal, tempat parkir dan pergudangan (Land Side), sementara untuk landasan pacu, apron dan taxi way (Air Side) tetap saja pelaksana proyeknya (executing agency) adalah pemerintah c.q. Dirjen Perhubungan Udara, Dephub.

“Untuk Air Side biasanya pendanaannya dari ‘loan’ (pinjaman) dan ketika selesai kemudian diserahkan oleh pemerintah ke AP II sebagai pemegang otoritas (operator) atas nama pemerintah, seperti yang selama ini terjadi,” katanya.

Dengan demikian, Kasmin menegaskan, yang dimaksud sebagai pelaksana tersebut adalah hanya untuk bagian “land side”, sementara “air side”, executing agency-nya menjadi kewenangan pemerintah.

Ditanya mengenai apakah benar pihaknya telah mengajukan ijin ke Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) yang juga Menko Perekonomian, dia mengaku belum tahu mengenai hal itu. “Bagi kami, info memo proyek itu sudah selesai,” katanya.

Proyek Bandara Kuala Namu diproyeksikan untuk menggantikan Bandara Polonia yang saat ini sudah tidak mungkin dikembangkan lagi.

Kacab Bandara Polonia Medan, Adi Supranto saat ditemui pers pada Senin (16/1) mengaku, pihaknya, terutama masyarakat Medan sangat menantikan percepatan pembangunan Bandara Kuala Namu.

“Segala persoalan, mulai dari pembebasan lahan di Kuala Namu, sudah beres. Sekarang tinggal menunggu ‘bola’-nya dari pemerintah pusat. Kami ingin segera ditenderkan,” katanya. (SIB/18/01/06)