Selain itu, dalam diskusi ini juga ditekankan bahwa rencana anggaran pembangunan desa sebaiknya responsif gender dan inklusif, sehingga kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat dijawab oleh pembangunan desa sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini tidak selalu memerlukan tambahan anggaran, tetapi lebih kepada bagaimana penggunaan anggaran yang ada dengan edukasi yang dapat menjawab kebutuhan inklusi.
Pemenuhan hak-hak perempuan dan inklusi dapat dilakukan melalui pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Pemerintah Nagori juga dapat berkolaborasi dengan Dinas PPPA Simalungun serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan inklusi, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dengan adanya kegiatan ini, BITRA Indonesia berharap dapat mendorong peningkatan kapasitas perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Simalungun, sehingga mereka lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender di tingkat lokal.
Peringatan Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk hak, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan harus terus berlanjut. Dengan komitmen bersama, diharapkan perempuan dapat semakin berdaya dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 di Simalungun: Mendorong Kesetaraan dan Pemberdayaan
Selain itu, dalam diskusi ini juga ditekankan bahwa rencana anggaran pembangunan desa sebaiknya responsif gender dan inklusif, sehingga kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat dijawab oleh pembangunan desa sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini tidak selalu memerlukan tambahan anggaran, tetapi lebih kepada bagaimana penggunaan anggaran yang ada dengan edukasi yang dapat menjawab kebutuhan inklusi.
Pemenuhan hak-hak perempuan dan inklusi dapat dilakukan melalui pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Pemerintah Nagori juga dapat berkolaborasi dengan Dinas PPPA Simalungun serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan inklusi, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dengan adanya kegiatan ini, BITRA Indonesia berharap dapat mendorong peningkatan kapasitas perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Simalungun, sehingga mereka lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender di tingkat lokal.
Peringatan Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk hak, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan harus terus berlanjut. Dengan komitmen bersama, diharapkan perempuan dapat semakin berdaya dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.