{"id":3939,"date":"2016-12-14T13:08:44","date_gmt":"2016-12-14T06:08:44","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?p=3939"},"modified":"2016-12-14T13:21:26","modified_gmt":"2016-12-14T06:21:26","slug":"dprd-sumut-targetkan-24-ranperda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/dprd-sumut-targetkan-24-ranperda\/","title":{"rendered":"DPRD Sumut Targetkan 24 Ranperda"},"content":{"rendered":"

\"ranperda\"<\/a>MedanBisnis – Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) menargetkan 24 program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2017 untuk mendukung berbagai program pembangunan. Jumlah itu bertambah dibandingkan target tahun 2016 sebanyak 17 Perda, meski hingga menuju akhir tahun 2016 hanya satu Perda yang berhasil dibahas dan disetujui yakni Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut Astrayuda Bangun mengatakan, 24 agenda yang masuk dalam program Prolegda itu terdiri dari sembilan usulan legislatif dan 15 usulan Pemprov Sumut.<\/p>\n

Dimana Rancangan Perda (Ranperda) yang merupakan usulan dari DPRD Sumut adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), tentang penyaluran jenis BBM tertentu, dan tentang retribusi eksploitasi pasir laut.<\/p>\n

Kemudian, Ranperda tentang otoritas pengelolaan dan pengawasan sungai, tentang keolahragaan, tentang budaya, serta dua usulan dari Komisi E DPRD Sumut pada 2016 yakni tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah, serta tentang perlindungan pekerja rumahan.<\/p>\n

Sedangkan Ranperda usulan Pemprov Sumut tentang urusan Pemda yang menjadi kewenangan provinsi, tentang pertanggungjawaban APBD 2016, tentang Perubahan APBD 2017, tentang RAPBD 2018, tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, tentang rencangan pembangunan industri, serta tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<\/p>\n

Selanjunya tentang pengelolaan persampahan, tentang pengakuan keberadaan kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat, tentang perubahan Perda 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, tentang perubahan Perda 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, tentang pokok pengelolaan pendapatan daerah, tentang perubahan RPJMD 2013-2018, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dan tentang ketenagalistrikan.<\/p>\n

Menurut Astrayuda, Ranperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan merupakan luncuran yang belum selesai dibahas pada 2015 yang bertujuan untuk penguatan dan penegasan kewajiban perusahaan dalam tanggung jawab sosial di Sumut.<\/p>\n

“Ranperda itu merupakan pengaturan dari amanat UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan tertentu untuk mengalokasikan dana yang diperhitungkan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran,” ujarnya dalam rapat kerja DPRD Sumut di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Senin (5\/12),<\/p>\n

Ranperda itu juga, merupakan lanjutan dari UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, menghormati tradisi budaya mnasyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha.<\/p>\n

Ranperda tentang penyaluran jenis BBM merupakan luncuran Prolegda tahun 2016 usulan dari Komisi B DPRD Sumut. Namun draf ranperda dan naskah akademiknya belum disampaikan.<\/p>\n

Sedangkan Ranperda eksploitasi pasir laut yang dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan Pemda yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Sumut.\u00a0 (yuni naibaho<\/em>)<\/p>\n

Sumber: www.medanbisnisdaily.com<\/em><\/p>\n

Foto Ilustrasi:\u00a0http:\/\/www.sipirok.net\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/ranperda.jpg<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MedanBisnis – Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) menargetkan 24 program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2017 untuk mendukung berbagai program pembangunan. Jumlah itu bertambah dibandingkan target tahun 2016 sebanyak 17 Perda, meski hingga menuju akhir tahun 2016 hanya satu Perda yang berhasil dibahas dan disetujui yakni Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,528],"tags":[437,640],"class_list":["post-3939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advokasi","category-pekerja-rumahan","tag-pekerja-rumahan","tag-ranperda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3939"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3944,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3939\/revisions\/3944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}