{"id":3843,"date":"2016-09-28T12:20:10","date_gmt":"2016-09-28T05:20:10","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?p=3843"},"modified":"2016-09-30T17:26:08","modified_gmt":"2016-09-30T10:26:08","slug":"penyediaan-saluran-pengaduan-masyarakat-kewajiban-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/penyediaan-saluran-pengaduan-masyarakat-kewajiban-pemerintah\/","title":{"rendered":"Penyediaan Saluran Pengaduan Masyarakat, Kewajiban Pemerintah"},"content":{"rendered":"
\"lapor\"<\/a>

Pelatihan Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Sistem LAPOR bagi Pengurus Organisasi Masyarakat Sipil. Medan (27-28 Sep 2016).<\/p><\/div>\n

Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik, instansi penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Adapun peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat disampaikan dalam bentuk keluhan, pengaduan, apresiasi, masukan kepada penyelenggara dan organisasi penyelenggara serta kepada pihak terkait. Salah satunya adalah pengaduan melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang difasilitasi Kantor Staf Presiden RI, yang mudah diakses dan terpadu serta terkoneksi dengan berbagai instansi, baik kementrian atau lembaga, BUMN, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.<\/p>\n

Demikian sambutan Bupati Serdang Bedagai H. Ir. Soekirman, yang dibacakan H. Karno Siregar, SH. MAP., pada pembukaan Pelatihan Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Sistem LAPOR bagi Pengurus Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (27\/9), di Medan. Pelatihan sistem LAPOR ini diadakan Bitra Indonesia dengan menghadirkan Fanni Irsanti dari Kantor Staf Presiden RI, Farhan Zamzamy (Tim Reformasi Serdang Bedagai), serta diikuti 25 OMS dari 3 wilayah, yaitu Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Batubara.<\/p>\n

Lebih lanjut Karno menyampaikan pesan Bupati bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupaya serius untuk bisa menjadi kabupaten yang pertama terkoneksi dengan sistem LAPOR di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini untuk perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan pengaduan di Kabupaten Sergai.<\/p>\n

Menurut Hawari Hasibuan SH., Koordinator Forum Organisasi Masyarakat Sipil Reformasi Birokrasi (Formasi RB), pelatihan sistem LAPOR ini merupakan apresiasi atas MoU LAPOR di Kabupaten Serdang Bedagai pada 1 Juni 2016 lalu. \u201cKita berharap implementasi LAPOR ini dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, sebagai bagian dari partisipasi OMS untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sergai,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Fanni Irsanti dari Kantor Staf Presiden menambahkan, sistem LAPOR ini harus jadi jembatan partisipasi komunikasi yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, harus ada peran masyarakat, OMS, dan pemerintah dalam memanfaatkan sistem LAPOR guna meningkatkan pelayanan publik. \u201cKe depan, seluruh pemerintah daerah harus terintegrasi dalam sistem LAPOR,\u201d katanya.<\/p>\n

Dalam kesempatan pembukaan pelatihan (yang berlangsung 2 hari) tersebut telah dilakukan penyerahan MoU LAPOR dari KSP yang diwakili Fanni Irsanti ke pihak Pemkab Sergai yang diwakili Karno Siregar. (jc<\/em>)<\/p>\n

Berita terkait dari harian Analisa:<\/i><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik, instansi penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Adapun peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat disampaikan dalam bentuk keluhan, pengaduan, apresiasi, masukan kepada penyelenggara […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,633,479],"tags":[593,19],"class_list":["post-3843","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advokasi","category-pelayanan-publik","category-sistem-informasi-desa-sid","tag-lapor","tag-pelayanan-publik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3843"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3843\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3848,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3843\/revisions\/3848"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}