{"id":3749,"date":"2016-07-19T00:07:35","date_gmt":"2016-07-18T17:07:35","guid":{"rendered":"http:\/\/bitra.or.id\/2012\/?p=3749"},"modified":"2016-07-19T00:19:48","modified_gmt":"2016-07-18T17:19:48","slug":"sistem-informasi-desa-dan-pembangunan-karakter-kebangsaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitra.or.id\/2012\/sistem-informasi-desa-dan-pembangunan-karakter-kebangsaan\/","title":{"rendered":"Sistem Informasi Desa dan pembangunan karakter kebangsaan"},"content":{"rendered":"

<\/progress><\/span>\"\"<\/a><\/p>\n

\u200b<\/span>Sistem Informasi Desa merupakan suatu fenomena nasional yang mencuat pada awal tahun 2014. Fenomena ini terjadi karena di sahkannya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Peristiwa ini dicatat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7.<\/span><\/p>\n

Pengertian Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan undang undang tersebut adalah meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Jauh sebelum UU Desa lahir, Combine Resource Institution (CRI) telah mengembangkan Sistem Informasi Desa.<\/span><\/span><\/p>\n

Menurut CRI, Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa. Kaitan dalam hal ini, kemungkinan besar Pengejewantahan SID oleh negara kala itu adalah mengadopsi model yang dikembangkan oleh CRI.<\/span><\/p>\n

Menurut Anhar Gongong dalam Nation and Character Building<\/em> melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang ditulis oleh Otho H. Hadi, sebagai hasil diskusi reguler direktorat politik, komunikasi dan informasi Bappenas, September 2002. Aspek aspek pembangunan karakter kebangsaan ada empat, yaitu :<\/span><\/p>\n